POJOKSATU.ID - Pemerintah tengah dihadapkan pada pekerjaan besar.
Pemerintah harus menyelesaikan tumpukan utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang nilainya disebut mencapai Rp120 triliun.
Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mencari formula pelunasan tanpa mengguncang APBN.
Baca Juga: Polres Cirebon Kota Hadirkan Layanan SKCK Full Online Lewat Polri Super APP
Instruksi itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata ulang keuangan proyek strategis nasional.
Apalagi, proyek Whoosh yang diresmikan tahun lalu masih menyisakan berbagai persoalan pembengkakan biaya.
Bunga pinjaman luar negeri, hingga beban operasional yang belum tertutup pendapatan tiket.
Purbaya dan tim ekonomi kini tengah mengkaji beberapa opsi.
Salah satunya adalah restrukturisasi pinjaman dengan memperpanjang tenor utang ke China Development Bank.
Skema ini dinilai bisa menurunkan tekanan anggaran jangka pendek, namun tetap perlu dikawal agar tak menambah beban bunga di masa depan.
Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan langkah optimalisasi pendapatan proyek.
Melalui peningkatan jumlah penumpang, kerja sama komersial, dan pemanfaatan aset pendukung di sekitar stasiun.
Langkah ini diharapkan bisa membantu pembayaran utang tanpa harus mengandalkan subsidi APBN.
Namun para ekonom mengingatkan, pelunasan utang sebesar itu tetap bukan perkara mudah.
Pengamat fiskal dari Universitas Indonesia menilai, jika pemerintah tidak berhati-hati, risiko defisit bisa melebar.
“Pemerintah perlu memastikan restrukturisasi dilakukan transparan, dengan analisis risiko yang matang."
"Jangan sampai beban utang malah membengkak karena bunga dan penundaan,” ujarnya.
Selain itu, perlu ada kejelasan mengenai porsi tanggung jawab antara pemerintah dan konsorsium BUMN yang terlibat.
Proyek Whoosh dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), gabungan BUMN Indonesia dan investor Tiongkok.
Namun, hingga kini, pembagian beban utang belum sepenuhnya terang di mata publik.
Baca Juga: Lansia di Karawang Ditemukan Tewas Gandir, Diduga Depresi Akibat Penyakit
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran soal transparansi.
Banyak pihak meminta agar pemerintah membuka data utang, kontrak pembiayaan, dan hasil audit independen.
Sebab tanpa keterbukaan, isu ini bisa menjadi bola liar yang menggerus kepercayaan publik terhadap proyek besar pemerintah.
Bagi Prabowo, langkah ini juga menjadi ujian kepemimpinan di awal masa jabatan.
Ia harus menyeimbangkan dua hal menjaga stabilitas fiskal negara dan memastikan proyek Whoosh tidak berhenti di tengah jalan.
“Pemerintah harus berani melakukan perhitungan realistis. Jangan sampai proyek yang sudah jalan justru jadi beban jangka panjang,” kata pengamat kebijakan publik, Wahyudi Kumorotomo.
Meski begitu, ada juga pandangan optimistis.
Beberapa ekonom menilai restrukturisasi utang bisa jadi momentum untuk menata ulang pembiayaan proyek strategis nasional.
Jika dilakukan dengan hati-hati, langkah ini justru bisa menjadi model baru pembiayaan infrastruktur yang lebih efisien.
Dengan erbasis produktivitas dan nilai komersial, bukan sekadar kebanggaan nasional.
Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah komunikasi publik agar isu ini tidak dipolitisasi.
Sebab, proyek Whoosh merupakan warisan pemerintahan sebelumnya, dan kini menjadi tanggung jawab bersama lintas kabinet.
Prabowo ingin memastikan bahwa pelunasan utang tidak dibingkai sebagai beban politik, melainkan bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan.
Tantangan terbesar saat ini adalah waktu. Pemerintah harus bergerak cepat, sebab jadwal pembayaran utang dan bunga sudah mulai menumpuk sejak 2026.
Sementara itu, pendapatan dari tiket dan komersialisasi masih jauh dari target awal.
Pertanyaannya kini sederhana tapi berat mampukah pemerintah menutup lubang utang Whoosh tanpa mengorbankan program sosial dan belanja publik?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi ukuran seberapa solid fondasi fiskal pemerintahan baru.
Yang pasti, publik kini menunggu.
Apakah langkah Prabowo dan tim ekonominya akan menjadi titik balik manajemen keuangan proyek besar di Indonesia atau justru membuka babak baru drama utang jangka panjang?***
