POJOKSATU.id, Bandung – Dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Anggota DPRD Jawa Barat, Mamat Rachmat, M.Si., menyoroti pentingnya program BPJS Universal Health Coverage (UHC) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung.
Acara ini dihadiri 100 koordinator Nasdem dari wilayah Bandung-Cimahi, yang menjadi bagian dari rangkaian reses dan sosialisasi perda.
Mamat menjelaskan bahwa program BPJS UHC yang diinisiasi pemerintah daerah telah memberikan jaminan kesehatan yang lebih luas bagi warga Kota Bandung.
“Dengan UHC, seluruh masyarakat Kota Bandung bisa mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis, asalkan mereka terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Ini langkah besar dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari perlindungan kesehatan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Mamat mengapresiasi Pemerintah Kota Bandung yang telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program ini.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan masyarakat dalam memastikan program ini berjalan optimal.
"BPJS UHC ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Namun, agar manfaatnya terasa maksimal, kita perlu memastikan seluruh warga terdaftar di BPJS dan memahami prosedur pemanfaatannya," kata Mamat.
Ia juga mengingatkan koordinator Nasdem yang hadir untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan program ini kepada masyarakat di tingkat akar rumput.
"Koordinator adalah garda terdepan dalam membantu masyarakat memahami program ini. Jika ada kendala, mereka bisa menjadi penghubung dengan pemerintah," tambahnya.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah warga mengungkapkan kendala terkait layanan kesehatan. Nining Karyani, Ketua PKH RW 05, mempertanyakan nasib warga yang kehilangan bantuan sosial karena perubahan status ekonomi.
Menjawab hal itu, Mamat menjelaskan bahwa meskipun bantuan sosial tertentu dihentikan, akses ke BPJS UHC tetap terbuka bagi seluruh warga, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal.
"BPJS UHC ini dirancang untuk mencakup semua golongan, baik yang bekerja formal maupun informal. Jika ada masalah administrasi, kami akan membantu berkoordinasi dengan dinas terkait agar tidak ada warga yang dirugikan," tegasnya.
Dorong Pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan
Selain BPJS UHC, Mamat juga menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja.
Dalam kegiatan tersebut, ia menyampaikan bahwa Perda No. 5 Tahun 2021 tentang optimalisasi penyelenggaraan perlindungan ketenagakerjaan telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan pekerja mendapatkan haknya, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan hari tua.
"Perda ini mengatur pemberi kerja agar wajib mendaftarkan karyawan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini penting untuk melindungi pekerja dari risiko pekerjaan, termasuk kecelakaan kerja," jelasnya.
Mamat juga menegaskan bahwa program-program seperti BPJS UHC dan ketenagakerjaan adalah wujud nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kesehatan dan pekerjaan adalah hak dasar yang harus dilindungi. Kami di DPRD Jawa Barat akan terus mendorong agar kebijakan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga," ujarnya.
Ia mengakhiri kegiatan dengan mengajak seluruh koordinator Nasdem untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi dalam menampung aspirasi masyarakat.
"Kita harus memastikan semua program pemerintah, termasuk BPJS UHC, benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan begitu, kesejahteraan warga Jawa Barat dapat terus meningkat," tutupnya.
Melalui kegiatan ini, Mamat Rachmat kembali menegaskan komitmennya untuk hadir dan mendengarkan kebutuhan masyarakat.
Dengan memperkuat program kesehatan seperti BPJS UHC dan BPJS Ketenagakerjaan, ia berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.***
