POJOKSATU.id - Rangkaian banjir bandang dan longsor yang menghantam Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh bukan hanya soal cuaca ekstrem.
Di balik gelombang air yang menyapu rumah dan nyawa, ada persoalan yang lebih dalam tata kelola perizinan yang diduga penuh permainan.
Mahfud MD dalam podcast “Terus Terang” melempar kritik paling keras dalam beberapa bulan terakhir.
Yang menautkan praktik pemberian izin di sektor hutan dan tambang dengan bencana ekologis yang menewaskan ratusan warga.
Dalam transkrip, jumlah korban yang disebut mencapai sekitar 450 orang meninggal dan lebih dari 400 hilang dan angka masih terus bertambah.
Angka yang membuat Indonesia terdiam. Mahfud tidak menutupi amarahnya.
Baca Juga: Prediksi Jadwal CPNS 2026/2027 Beredar, Pendaftaran Diperkirakan Mulai Awal Agustus 2026
Ia menyebut kerusakan hutan sebagai faktor besar yang memperparah bencana. Ia menolak narasi bahwa kayu-kayu gelondongan yang hanyut hanyalah pohon tumbang alami.
“Ternyata kemudian yang muncul gelondongan-gelondongan yang jelas ulah tangan manusia, yang dipotong rapi,” ujarnya tegas dalam podcast.
Keterangan itu memperkuat dugaan adanya praktik pembukaan lahan tanpa kendali di area hulu.
Sebuah aktivitas yang dalam banyak kasus sering berhubungan dengan pembukaan lahan tambang atau ekspansi kebun besar.
Izin yang Diduga “Main Mata”
Mahfud lalu menembakkan pernyataan paling keras terkait perizinan yang membahayakan rakyat.
“Berhentilah main mata, memberi-beri izin yang membahayakan rakyat, terutama hutan dan lahan-lahan tambang,” katanya
Baca Juga: Prediksi Jadwal CPNS 2026/2027 Beredar, Pendaftaran Diperkirakan Mulai Awal Agustus 2026
Pernyataan itu tidak berhenti di situ. Ia bahkan bertanya balik pertanyaan yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik publik:
“Kenapa izin bisa keluar? Kenapa itu bisa terjadi kalau tidak ada permainan?”
Kata “permainan” menjadi penting. Ia mengisyaratkan adanya relasi gelap antara pejabat dan pelaku usaha yang memuluskan izin.
Mengabaikan dampak terhadap masyarakat dan ekologinya.
Di banyak daerah, izin untuk penebangan, tambang, hingga perluasan kebun sering tumpang tindih, menggerus hutan primer yang seharusnya menjadi benteng bencana.
Dampaknya: Rakyat Menjadi Tumbal
Baca Juga: Prediksi Jadwal CPNS 2026/2027 Beredar, Pendaftaran Diperkirakan Mulai Awal Agustus 2026
Mahfud tidak berhenti pada persoalan hukum. Ia menyentuh sisi paling tragis dari bencana ini hilangnya nyawa-nyawa yang tak bersalah.
“Buktinya ini sekarang rakyat mati sia-sia sekitar 500 orang,” ujarnya.
Bukan hanya nyawa. Kehidupan ekonomi warga juga ambruk total.
“Rumahnya sudah hilang, asetnya sudah habis Itu karena kecerobohan dalam pengelolaan,” tegasnya .
Dua kutipan itu menggambarkan rantai sebab-akibat paling jelas ketika izin dikeluarkan tanpa kehati-hatian.
Ketika pengawasan lemah, dan ketika hutan dibuka tanpa kontrol, yang menanggung risikonya bukan pemegang izin melainkan warga yang tinggal di lereng dan lembah.
Bencana yang Bisa Terulang
Mahfud mengingatkan bahwa ini bukan masalah insidental. Indonesia memiliki catatan panjang kerusakan hutan.
khususnya di provinsi-provinsi yang kini menjadi titik bencana.
Ia bahkan menyebut bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap tata kelola hutan dan aktivitas tambang, agar tragedi serupa tidak berulang.
Bagi Mahfud, penertiban dan penguasaan kembali hutan memang penting.
Namun ia mengingatkan bahwa tanpa tata kelola yang benar dan bebas permainan, langkah itu tidak akan menjamin keselamatan rakyat.
Pesan Mahfud terasa sebagai alarm keras.
Baca Juga: Viral Lahar Panas Semeru Mengamuk! Warga Sumberlangsep Lari Sekencangnya, Sampai Gendong Kambing
Bencana ekologis bukan semata urusan alam, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang buruk, kelalaian, dan dalam beberapa bagian kolusi.
Jika izin terus dikeluarkan tanpa transparansi dan pengawasan, bukan mustahil banjir bandang berikutnya tinggal menunggu waktu.
Dan seperti yang ia katakan, rakyatlah yang selalu jadi tumbal.***
