POJOKSATU.ID - Pemulihan sistem kelistrikan di Aceh pascabencana banjir dan longsor akhir November 2025 menuai sorotan tajam publik.
Dibandingkan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Aceh tercatat sebagai wilayah dengan proses pemulihan listrik paling lambat.
Hal ini memunculkan pertanyaan serius terkait kesiapan infrastruktur dan akurasi laporan pemerintah.
Baca Juga: Tiket KA Cirebon Fakultatif dan Tiket Diskon 30 % KA Ekonomi Masih Banyak Tersedia
PT PLN (Persero) mencatat sistem kelistrikan Sumatera Barat pulih 100 persen pada 5 Desember 2025, disusul Sumatera Utara yang sepenuhnya normal pada 7 Desember 2025.
Artinya, dua provinsi tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar satu pekan sejak bencana melanda untuk kembali terang.
Sebaliknya, Aceh baru dinyatakan pulih sepenuhnya pada 20 Desember 2025, itupun dengan catatan distribusi listrik dilakukan secara bertahap dan belum sepenuhnya stabil.
Baca Juga: Jubir Posko Aceh Ungkap Aceh Tengah dan Bener Meriah Masih Terisolir hingga Minggu Keempat Bencana
Lambannya pemulihan listrik di Aceh menjadi sorotan karena listrik merupakan kebutuhan vital dalam situasi darurat.
Padamnya listrik berdampak langsung pada layanan kesehatan, komunikasi, distribusi bantuan, hingga aktivitas ekonomi warga yang sudah lebih dulu terpukul akibat bencana.
Sorotan semakin tajam setelah pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat mendampingi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh Tamiang pada 7 Desember 2025.
Saat itu, Bahlil melaporkan bahwa sistem kelistrikan Aceh telah pulih 93 persen dan menjanjikan seluruh wilayah akan kembali menyala pada malam hari.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Usai kunjungan Presiden, listrik di sejumlah wilayah Aceh justru kembali padam.
Data Kementerian ESDM per 11 Desember 2025 menunjukkan sistem kelistrikan Aceh baru pulih sekitar 36 persen.
Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat yang merasa janji pemulihan disampaikan terlalu dini dan tidak mencerminkan situasi sebenarnya.
Bahlil akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Ia mengakui proses pemulihan listrik di Aceh menghadapi banyak tantangan yang tidak sepenuhnya terprediksi.
Baca Juga: Ketua Komisi X DPR Kritik Kampus Terjebak Kuantitas, Mutu Pendidikan Dinilai Tertinggal
Meski demikian, pernyataan tersebut dinilai belum cukup meredam kritik, terutama dari warga terdampak yang harus bertahan lebih lama dalam kondisi gelap dan terbatas.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo juga mengakui adanya kerusakan masif pada jaringan listrik Aceh.
Ia menyebut banyak tower transmisi roboh akibat banjir dan longsor, serta medan yang sulit membuat proses perbaikan berjalan lebih lambat dari perkiraan.
Baca Juga: Dana Riset Lebih dari Rp 2 Triliun, Mendiktisaintek Dorong Inovasi Lokal hingga Industri
PLN mengklaim telah mengerahkan upaya maksimal, namun hambatan teknis dalam penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh membuat sistem tidak berjalan sesuai rencana.
Pernyataan ini memperkuat kesan bahwa perhitungan awal pemerintah terlalu optimistis.
Kondisi ini menempatkan Aceh sebagai provinsi yang paling lama merasakan dampak krisis listrik pascabencana.
Baca Juga: Jubir Aceh Tuding Pemerintah Pusat Anomali Tangani Bencana, Bertolak Belakang Fakta di Lapangan
Publik pun mempertanyakan koordinasi antarlembaga serta validitas laporan yang disampaikan ke Presiden di tengah situasi darurat.
Keterlambatan pemulihan listrik di Aceh menjadi pelajaran penting bahwa transparansi dan kehati-hatian dalam menyampaikan klaim kepada publik sangat krusial.
Di tengah penderitaan warga, janji yang tidak tepat waktu justru berpotensi menambah beban psikologis masyarakat terdampak.***
