POJOKSATU.id, JAKARTA-- Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari aktivis mahasiswa, akademisi, aktivis 98 dan kelompok Milenial dan Gen Z kembali menguliti Buku Hitam Prabowo Subianto tentang sejarah kelam Reformasi 1998.

Bagian awal buku ini mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, dan bagaimana dugaan keterlibatan serta upaya Prabowo melakukan kudeta terhadap Presiden BJ Habibie serta jejak kelamnya di Timor Leste dan Papua.

Dalam momen ini, kelompok Milenial dan Gen Z sepakat bahwa Prabowo Subianto sosok pelanggar HAM berat di masa lalu.

"Kegiatan bedah buku Hitam Prabowo Subianto ini pengingat kepada rakyat Indonesia terkait tragedi pelanggaran HAM Berat 98 di Indonesia," kata Pegiat Pemilu dan Demokrasi, Hasnu Ibrahim, Rabu (13/12/2023).

Baca Juga: Jawaban Lengkap Anies Tentang IKN yang Tetap Istiqomah di Jalan Ini, Jangan Kita Meniru Belanda

Menurut Hasnu, pemilu merupakan momentum yang pas bagi publik agar menjegal politisi busuk tidak kembali berkuasa pada proses elektoral di tahun 2024 mendatang seperti pelanggar HAM berat dan dinasti politik.

"Harga bangsa Indonesia terlalu mahal rasannya jika kemudian negeri ini dipimpin oleh pelanggar HAM berat dan menabrak rambu-rambu pemilu dan konstitusi akibat menguatnya dinasti politik," tegas Hasnu.

Buku Hitam Prabowo ini juga, kata Hasnu, bukan saja pengingat akan tragedi kelam kemanusian di tanah air, namun ini juga sebagai rujukan terhadap publik bahwa ada upaya pembangkangan terhadap konstitusi dan menguatnya dinasti politik yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi melalui Prabowo- Gibran.

"Sebagai pegiat pemilu dan demokrasi tentu kita menentang pemimpin pelanggar HAM berat dan dinasti politik karena merugikan rakyat Indonesia," pungkas Hasnu.

Baca Juga: Debat Perdana Capres Sudah Tegang, Hanya Mantan Komisioner Komnas HAM Ini yang Joget-joget

Selanjutnya, Dian Andriasari Dosen Fakultas Hukum UNISBA dan PBHI Yogyakarta mengatakan isu HAM ini harus dijadikan isu utama dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

"Pemilu harus dijadikan kesempatan bagi rakyat untuk mengevaluasi dan memberikan hukuman kepada mereka pelaku pelanggar HAM Berat dan penting agar isu HAM dituntaskan oleh Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu 2024," jelas Lukman.

Sementara itu, Lukman Nurhakim, Aktivis 98 Bandung menegaskan, generasi kami adalah generasi di mana melihat secara langsung, merasakan secara langsung, dan mendapatkan perlakuan secara langsung atas tindakan represif.

Karena itu, ia mengajak kepada teman-teman aktivis mahasiswa, milenial dan Gen Z untuk memeriksa catatan kelam setiap calon pemimpin bangsa, karena periswa kelam masa lalu belum diselesaikan negara.

Baca Juga: Muktamar Rapim

"Sampai hari ini negara kelihatannya belum menyelesaikan persoalan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu di mana generasi kami mengetahui bahwa yang bersangkutan berada dalam pemerintahan seperti yang ditulis buku ini," tegas Lukman.

Seperti diketshui, sebuah buku yang mendokumentasikan jejak hitam Prabowo Subianto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM diluncurkan di Jakarta, Minggu, 10 Desember 2023. Peluncuran buki ini bertepatan dengan Hari HAM Internasional.

Dalam buku ini, mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998 dan bagaimana dugaan keterlibatan Prabowo, upaya Prabowo melakukan ‘kudeta’ terhadap Presiden B.J Habibie serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua.

Baca Juga: Seruan Boikot ZARA Akibat Kampanye yang Dianggap Merendahkan Palestina, Hingga Lakukan pencopotan Iklan!

Buku ini juga mengelaborasi mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang sedang dipertaruhkan jika ia menjadi presiden.

Penulisnya, Azwar Furgudyama, berharap peluncuran buku ini semoga memberi harapan agar kasus-kasus pelanggaran HAM, terkhusus yang melibatkan Prabowo tidak terulang kembali.

“Pelanggaran HAM adalah soal serius dalaml kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 98,” kata Azwar.***