POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang dinilai masih bergerak lamban dalam menjalankan program pemerintah.
Sorotan itu mencuat setelah Presiden menerima laporan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya terkait kondisi anggaran negara.
Berdasarkan laporan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa sisa anggaran negara masih cukup besar dan seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.
Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri
Namun, realisasi anggaran di beberapa kementerian dan lembaga dinilai belum berjalan maksimal.
“Anggaran kita ada, tapi pergerakannya lambat,” ujar Prabowo, dikutip pojoksatu.id dari cnbcindonesia (16/12/2025)
Prabowo menilai, salah satu penyebab lambannya penyerapan anggaran adalah sikap terlalu patuh pada aturan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.
Menurutnya, banyak pejabat yang terjebak pada prosedur administratif hingga lupa pada tujuan utama kebijakan, yakni kesejahteraan rakyat.
Ia bahkan menyinggung adanya mentalitas menghamba pada peraturan.
Padahal, kata Prabowo, peraturan sejatinya dibuat oleh manusia dan tidak bersifat mutlak jika terbukti tidak lagi relevan dengan kebutuhan bangsa.
Baca Juga: Dokumen Honorer Bermasalah? Ini Langkah yang Bisa Dilakukan Saat Penataan Non-ASN 2025
“Peraturan itu dibuat oleh manusia. Kalau peraturan tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita ubah,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa fleksibilitas kebijakan sangat dibutuhkan dalam kondisi tertentu, terutama ketika negara membutuhkan percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi.
Ia meminta jajaran menteri dan pimpinan lembaga untuk lebih berani mengambil langkah strategis, selama tetap berada dalam koridor hukum dan mengutamakan kepentingan publik.
Baca Juga: Kredit dan DPK Bank Mandiri Tumbuh Dua Digit, Likuiditas Solid Dorong Kinerja Jelang Akhir 2025
Laporan dari Menkeu Purbaya tersebut menjadi alarm penting bagi pemerintah.
Prabowo menilai, besarnya sisa anggaran mencerminkan belum optimalnya kerja birokrasi dalam mengeksekusi program-program prioritas.
Padahal, anggaran negara seharusnya segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Gagal PPPK Paruh Waktu? Ini Syarat dan Dokumen Wajib Honorer dalam Penataan Non-ASN 2025
Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin pemerintah hanya sibuk membuat aturan, tetapi minim aksi nyata di lapangan.
Ia meminta seluruh jajaran kabinet bekerja lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga akan terus dilakukan.
Baca Juga: Ramai Urus SKCK PPPK Paruh Waktu, Polres Lobar Pastikan Tak Ada Pungli
Ia tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan maupun perombakan strategi jika kinerja dinilai tidak sejalan dengan target pemerintah.
Pernyataan tegas Prabowo ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa era pemerintahan ke depan menuntut kecepatan dan keberanian dalam mengambil keputusan.
Presiden menginginkan birokrasi yang adaptif, tidak kaku, dan mampu bergerak cepat menghadapi tantangan.
Dengan penegasan tersebut, Prabowo berharap tidak ada lagi anggaran yang mengendap tanpa manfaat.
Pemerintah diharapkan benar-benar hadir melalui kebijakan yang konkret, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi rakyat.***
