POJOKSATU.id - Gelombang laporan dari para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai mengarah langsung ke meja Badan Gizi Nasional.
Mereka mengaku dipaksa menerima bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan harga yang tidak masuk akal.
Beberapa laporan juga menyebut ada pemasok yang menawarkan kualitas pangan jauh di bawah standar, tetapi tetap memasang harga lebih tinggi dari pasaran.
Baca Juga: Di Forum Nasional, Bupati Nias Utara Lantang Suarakan Ketimpangan: Kami Ini Sudah Capek Miskin
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, membenarkan bahwa aduan yang masuk jumlahnya semakin banyak.
Ia menegaskan bahwa para pengelola SPPG tidak boleh tunduk pada tekanan mitra mana pun.
“Jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi malah bekerjasama dengan Mitra SPPG yang memarkup harga bahan baku pangan untuk Program MBG ini, apalagi dengan kualitas bahan pangan yang jelek,” kata Nanik dikutip Pojoksatu.id dari CnbcIndonesia 26/2/2026.
Nanik menyebut praktik seperti itu dapat menyeret para Kepala SPPG ke persoalan hukum.
Ia mengingatkan bahwa audit BPK tidak mengenal kompromi, dan tanggung jawab atas transaksi yang bermasalah tetap berada di tangan pengelola lapangan.
“Mitra bisa ongkang-ongkang, tapi Anda yang harus berhadapan dengan hukum,” tegas Nanik.
Baca Juga: Di Forum Nasional, Bupati Nias Utara Lantang Suarakan Ketimpangan: Kami Ini Sudah Capek Miskin
Ia juga menegaskan bahwa BGN tidak akan ragu menjatuhkan sanksi apabila menemukan penyimpangan.
Menurutnya, ada mitra yang mencoba mengontrol suplai dengan hanya membuka akses ke satu atau dua pemasok tertentu, sehingga harga menjadi tidak wajar.
“Kepala SPPG, silakan Anda sampaikan kepada mitra Anda, kalau ada mitra yang ketahuan me-mark up harga pangan, dan hanya menyediakan satu dua supplier saja, maka akan saya suspend,” ucapnya dikutip Pojoksatu.id dari Kompas 26/2/2026.
Di tengah sorotan publik terhadap efektivitas Program MBG, BGN memastikan bahwa distribusi bahan baku harus tetap transparan dan bebas intervensi.
Program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi pelajar ini, menurut Nanik, tidak boleh tercoreng oleh praktik curang pemasok nakal yang memanfaatkan celah pengawasan.***
