POJOKSATU.ID - Rencana bergabungnya Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, ke Partai Gerindra kembali memunculkan pertanyaan publik.
Apakah itu langkah politik strategis atau pencarian perlindungan setelah serangkaian isu hukum menghantuinya?
Meski Budi Arie menegaskan bahwa niatnya bergabung bukan untuk mencari perlindungan hukum, narasi sebaliknya tetap ramai di kalangan pengamat dan kader partai.
Budi Arie sebelumnya diuji oleh kontroversi terkait judi online yang sempat menempel pada namanya.
Meskipun ia menyatakan bahwa “persoalan judol sudah selesai diputus dalam persidangan” dan dirinya tidak terlibat.
Public concern muncul ketika rencana bergabung ke Gerindra diumumkan, banyak pihak menilai ini bisa jadi “jalur pelindung politik” bagi yang pernah bercokol dalam sorotan hukum.
Analisis lain menyoroti bahwa langkah Projo merapat ke Gerindra adalah bentuk adaptasi di tengah perubahan lanskap politik setelah pemimpin mereka sebelumnya berkuasa.
Penolakan terhadap rencana keanggotaan Budi Arie juga datang dari internal Gerindra.
Baca Juga: Menteri Lingkungan Hidup Tegas Tujuan Mempercepat Perubahan Iklim dalam COP30
Kalangan pengurus daerah, seperti organisasi sayap Tunas Indonesia Raya (Tidar), secara terbuka menolak masuknya figur yang dianggap punya catatan kontroversial.
Penolakan ini semakin menguat kronologis bahwa Gerindra lebih menjaga citra dan loyalitas internal daripada menerima masuk figur dengan rekam jejak yang ambigu.
Budi Arie mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dan melakukan konsultasi politik dengan Presiden ke 7 RI, Joko Widodo.
Serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terkait niatnya untuk bergabung dengan partai politik.
Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Partai Gerindra mengenai keputusan akhir atas langkah tersebut.
Di mata sejumlah analis politik, langkah Budi Arie ini dinilai lebih menyerupai manuver pragmatis, sebuah upaya mencari wadah politik baru setelah peran relawan Projo.
Yang selama ini ia pimpin dianggap mulai kehilangan pengaruh seiring berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi.
Pergerakan ini pun menimbulkan beragam interpretasi di kalangan publik dan elite partai. Bagi sebagian pihak.
Rencana Budi Arie bergabung dengan Gerindra bisa dianggap sebagai bentuk konsolidasi alami dari barisan relawan Jokowi yang kini mencari posisi baru dalam peta politik nasional.
Namun bagi sebagian lainnya, langkah itu justru bisa dipersepsikan sebagai strategi personal untuk mempertahankan eksistensi di tengah perubahan arah kekuasaan.
Dampak dari langkah ini terhadap citra politik dan kepercayaan publik pun tidak bisa diabaikan.
Di satu sisi, jika proses bergabung berjalan mulus dan diterima secara positif oleh kader serta pimpinan Gerindra.
Baca Juga: Angka Stunting Turun ke 15,9 Persen, Jawa Barat Raih Penghargaan Terbaik Nasional dari Kemenko PMK
Budi Arie berpotensi memperoleh “jalur aman” untuk menata karier politiknya di bawah payung partai besar.
Ia dapat memanfaatkan pengalaman organisasionalnya di Projo untuk memperkuat jaringan akar rumput partai.
Namun, di sisi lain, bila langkah ini justru menimbulkan resistensi internal atau dianggap hanya bermuatan kepentingan pribadi.
Reputasi politiknya bisa mengalami kemunduran signifikan.
Partai yang menerima pun bisa turut terseret dalam persepsi negatif.
Terutama jika publik menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai kaderisasi dan loyalitas yang selama ini dijaga.
Situasi ini menempatkan Gerindra dalam posisi yang cukup sensitif.
Partai harus berhati-hati dalam menjaga citra agar tidak terlihat sebagai tempat “penampungan politik” bagi figur yang berpindah haluan demi kepentingan jangka pendek.
Kader dan simpatisan Gerindra kini tengah menunggu bagaimana partai menilai langkah Budi Arie, apakah dilihat sebagai aset strategis atau justru beban politik baru.
Bagi publik, isu ini mencerminkan bagaimana politik pasca-Jokowi sedang memasuki babak transisi.
Di mana relawan dan elite yang dulu solid di sekitar satu figur kini mencari posisi baru dalam struktur kekuasaan.
Pertanyaannya kini bukan sekadar siapa yang akan diterima partai besar seperti Gerindra, tetapi apa tujuan di balik langkah tersebut.
Serta sejauh mana partai mampu menjaga keseimbangan antara strategi politik dan integritas ideologisnya.***
