POJOKSATU.id – Intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri kembali menjadi sorotan.
Hampir dua tahun pemerintahan berjalan, aktivitas diplomasi Presiden dinilai sangat tinggi dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara.
Sejumlah data yang beredar menyebut Presiden Prabowo telah melakukan sekitar 58 kunjungan ke luar negeri, dengan anggaran perjalanan yang disebut mencapai Rp1,1 triliun.
Angka tersebut kemudian memunculkan perdebatan di ruang publik.
Baca Juga: Samsung Ajak ‘Tim Cook’ Puji Galaxy Z Fold 8, Sekaligus Sindir iPhone Duo
Di satu sisi, kunjungan kepala negara ke berbagai negara merupakan bagian dari diplomasi, membuka akses perdagangan, mencari investasi, memperkuat hubungan bilateral, hingga memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam forum internasional.
Namun di sisi lain, besarnya frekuensi perjalanan dan anggaran yang digunakan membuat publik berhak mempertanyakan hasil konkretnya.
Pertanyaan utamanya bukan hanya berapa kali Presiden pergi ke luar negeri, tetapi apa hasil yang benar-benar kembali ke Indonesia dan dirasakan masyarakat?
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo Sudah Gagal, Indikatornya Kasus MBG, Ekonomi sampai Pengangguran
Pemerintah Klaim Diplomasi Bawa Hasil Ekonomi
Pemerintah memiliki sejumlah argumentasi bahwa kunjungan luar negeri Presiden tidak sekadar bersifat seremonial.
Kementerian Sekretariat Negara mencatat salah satu hasil kunjungan Presiden Prabowo pada September 2025 adalah komitmen investasi sekitar USD23,8 miliar atau sekitar Rp380 triliun dari ajang Expo Osaka di Jepang.
Dalam rangkaian perjalanan yang sama, Indonesia juga menandatangani Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut kesepakatan tersebut berdampak pada penghapusan 90,5 persen tarif barang-barang produk Indonesia yang masuk ke Kanada.
“Intinya adalah 90,5 persen tarif barang-barang, produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada,” ujar Teddy sebagaimana dikutip laman resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Menurut pemerintah, capaian semacam ini menjadi salah satu alasan mengapa diplomasi langsung Presiden dianggap penting untuk kepentingan ekonomi nasional.
Bukan Hanya Investasi, Diplomasi Disebut Bangun Kepercayaan
Pandangan serupa disampaikan pakar komunikasi dan manajemen M. Fariza Y. Irawady.
Dalam pemberitaan JPNN, Fariza menilai komunikasi internasional yang dilakukan Presiden Prabowo turut memperkuat kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
Menurutnya, kepercayaan internasional merupakan modal penting untuk menarik investasi dan memperluas kerja sama ekonomi.
“Keandalan komunikasi internasional Presiden Prabowo membuat Indonesia makin dipercaya oleh berbagai negara dan pelaku usaha global,” kata Fariza.
Baca Juga: Nahkoda Kapal Ungkap KM Virgo Transport 8 Dihantam Ombak dari Lambung Kanan
Ia menilai konsistensi Prabowo menyampaikan visi pembangunan Indonesia dalam berbagai forum internasional dapat membangun persepsi positif mengenai Indonesia sebagai negara dengan kepemimpinan kuat dan arah pembangunan yang jelas.
Salah satu contohnya adalah kehadiran Prabowo dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos. Dalam forum tersebut, Prabowo membawa isu perdamaian, stabilitas, tata kelola pemerintahan serta pengelolaan investasi.
Namun Pertanyaan Efisiensi Tetap Muncul
Meski terdapat sejumlah klaim mengenai investasi dan kerja sama ekonomi, persoalan efisiensi anggaran tetap menjadi perhatian.
Terlebih, pemerintahan Prabowo sendiri sejak awal menempatkan efisiensi sebagai salah satu agenda penting dalam pengelolaan keuangan negara.
Karena itu, publik dapat mempertanyakan apakah setiap perjalanan Presiden memiliki indikator keberhasilan yang jelas, mulai dari investasi yang benar-benar terealisasi, peningkatan ekspor, pembukaan pasar baru, kerja sama energi, hingga penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.
Baca Juga: Kasus Korupsi Batu Bara Picu Blackout, Nama Eks Jampidsus Terseret: Ada Apa di Balik Pengusutan?
Pasalnya, komitmen investasi yang diumumkan dalam sebuah forum internasional belum tentu seluruhnya langsung menjadi investasi yang terealisasi.
Di sinilah pemerintah perlu memberikan transparansi yang lebih terukur.
Misalnya, dari setiap kunjungan luar negeri, berapa nilai investasi yang sudah benar-benar masuk, berapa lapangan pekerjaan yang tercipta, berapa nilai ekspor yang meningkat, dan apa dampaknya terhadap penerimaan negara.
Prabowo: Diplomasi untuk Kepentingan Strategis Indonesia
Kritik mengenai intensitas kunjungan luar negeri sebelumnya juga mendapat respons dari Presiden Prabowo.
Dalam penjelasannya mengenai kunjungan luar negeri, Prabowo menekankan bahwa perjalanan tersebut berkaitan dengan kepentingan strategis Indonesia, termasuk kebutuhan energi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat diplomasi kepala negara bukan semata sebagai perjalanan dinas, melainkan sebagai bagian dari strategi menghadapi perubahan ekonomi dan geopolitik global.
Hal ini juga terlihat dari sejumlah agenda pemerintah pada 2026.
Pemerintah menyebut kerja sama dengan Rusia, misalnya, diarahkan pada penguatan pasokan minyak mentah dan pembangunan infrastruktur energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Ukuran Keberhasilan Ada di Dalam Negeri
Pada akhirnya, perdebatan mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo seharusnya tidak berhenti pada persoalan 58 kali perjalanan atau Rp1,1 triliun anggaran.
Yang jauh lebih penting adalah mengukur return atau manfaat yang diperoleh negara.
Jika perjalanan tersebut mampu menghasilkan investasi yang benar-benar terealisasi, memperluas pasar ekspor, mengamankan energi, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global, maka biaya diplomasi dapat dipandang sebagai investasi strategis.
Sebaliknya, jika sebagian besar hasilnya berhenti pada komitmen, seremoni, atau pertemuan tanpa tindak lanjut yang jelas, pertanyaan mengenai efisiensi anggaran menjadi semakin relevan.'
Baca Juga: Tragedi KM Virgo Transport 8, Dugaan Kelebihan Muatan dan Banyak Penumpang Tak Pakai Pelampung
Dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi, transparansi mengenai hasil setiap kunjungan menjadi penting.
Publik pada akhirnya tidak hanya membutuhkan daftar negara yang dikunjungi Presiden.
Masyarakat juga membutuhkan jawaban sederhana: apa yang Indonesia dapatkan dari setiap perjalanan tersebut?
Karena ukuran keberhasilan diplomasi bukan hanya seberapa sering seorang Presiden hadir di forum internasional, tetapi seberapa besar hasil diplomasi tersebut akhirnya kembali kepada rakyat.
