POJOKSATU.ID - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyinggung fenomena unik yang kerap muncul di tengah penyaluran bantuan bencana, khususnya di wilayah Sumatra.
Dalam pernyataannya, Maruli menyoroti keberadaan sejumlah donatur yang dinilai lebih menonjolkan pencitraan ketimbang keterlibatan nyata dalam proses distribusi bantuan kemanusiaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Maruli saat menjelaskan praktik penyaluran bantuan bencana di lapangan.
Baca Juga: Saksi Ahli Hary Tanoesoedibjo: Klaim Arranger Harus Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak
Ia mengungkapkan, tidak jarang ada pihak-pihak yang datang ke lokasi terdampak bencana dengan membawa atribut besar, spanduk mencolok, hingga identitas organisasi yang ditampilkan secara berlebihan.
Namun ironisnya, kehadiran mereka kerap tidak diikuti dengan keterlibatan langsung dalam pendistribusian bantuan kepada korban.
Setelah dokumentasi dirasa cukup, bantuan justru ditinggalkan untuk disalurkan oleh pihak lain.
Baca Juga: Kabar Gembira Guru! TPG THR 100 Persen CAIR di Banyak Daerah, Ini Data yang Perlu Dicek
“Datang membawa nama besar, tapi yang menyalurkan justru orang lain,” ujar Maruli, dikutip pojoksatu.id dari liputan 6 (8/1/2026).
KSAD menegaskan bahwa esensi bantuan kemanusiaan seharusnya berfokus pada kecepatan, ketepatan, dan keikhlasan membantu korban bencana, bukan pada penguatan citra atau kepentingan tertentu.
Menurutnya, bantuan bisa diberikan secara langsung tanpa harus mengantongi izin berlapis atau menampilkan klaim berlebihan.
Baca Juga: Kurang Tidur Bisa Picu Penyakit Serius, Ini Suplemen yang Disebut Bantu Tidur Lebih Berkualitas
Maruli juga menekankan bahwa dalam situasi darurat, yang dibutuhkan masyarakat terdampak adalah kehadiran nyata dan kepedulian, bukan sekadar logo besar atau nama organisasi yang mendominasi bantuan.
“Bantuan itu bisa diserahkan tanpa izin, tanpa ribut, dan tanpa klaim berlebihan. Yang penting sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan ini dinilai sebagai kritik terbuka terhadap praktik “bantuan seremonial” yang belakangan sering disorot publik.
Baca Juga: TPG THR Guru Mulai CAIR 100 Persen ke Rekening, Ini Fakta Daerah yang Sudah dan Belum Realisasi
Di tengah penderitaan korban bencana, muncul kekhawatiran bahwa empati justru dikalahkan oleh kepentingan pencitraan.
Sebagai institusi yang kerap terlibat langsung dalam penanganan bencana, TNI AD, kata Maruli, selalu mengedepankan kerja nyata di lapangan.
Distribusi logistik, evakuasi korban, hingga pemulihan pascabencana dilakukan tanpa harus menonjolkan klaim berlebihan.
Baca Juga: Apa Itu Research Gap? Pengertian, Fungsi, Jenis, hingga Cara Menemukannya dalam Penelitian
Ia berharap para donatur, baik individu maupun lembaga, dapat menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan lainnya.
Menurutnya, keikhlasan dalam membantu justru akan lebih bermakna dibandingkan publikasi yang berlebihan.
Sindiran KSAD ini sekaligus menjadi pengingat bahwa bantuan bencana bukan panggung pertunjukan.
Baca Juga: Tunjangan Sertifikasi Guru Bakal Cair Per Bulan di 2026, Pemerintah Akui Tantangan Ini Paling Berat
Di balik setiap paket bantuan, ada korban yang membutuhkan uluran tangan, bukan sekadar dokumentasi.
Pernyataan Maruli pun menuai respons luas, terutama di tengah meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya transparansi dan ketulusan dalam aksi kemanusiaan.***
