POJOKSATU.ID - Ancaman krisis energi global kini bukan lagi sekadar wacana. Situasi geopolitik di Timur Tengah mulai memberi dampak nyata, termasuk pada stabilitas ekonomi dalam negeri.
Di tengah kondisi ini, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengingatkan pemerintah untuk mulai mengambil langkah strategis, salah satunya dengan mempertimbangkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak.
Menurut JK, kebijakan subsidi yang terus dipertahankan berpotensi memperbesar beban keuangan negara.
Ia menilai, langkah pengurangan subsidi bukan semata menaikkan harga BBM, tetapi juga bagian dari upaya menekan defisit dan mengendalikan utang negara yang terus meningkat.
Ia menyoroti bahwa harga BBM yang relatif murah justru mendorong masyarakat menjadi kurang efisien dalam penggunaan energi.
Mobilitas tinggi tanpa kontrol akan memperbesar konsumsi BBM, yang pada akhirnya membuat subsidi membengkak dari waktu ke waktu.
“Kalau subsidi terus naik, otomatis utang negara juga ikut naik,” tegas JK dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).
Meski demikian, JK memahami bahwa kebijakan ini bukan tanpa risiko. Potensi gejolak sosial akibat kenaikan harga BBM tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
Namun, ia optimistis bahwa masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut jika disampaikan dengan transparan dan argumentasi yang kuat.
Ia bahkan mengingatkan pengalaman sebelumnya, seperti pada 2005 dan 2014, di mana kebijakan penyesuaian harga BBM bisa diterima publik tanpa gelombang protes besar karena komunikasi pemerintah berjalan efektif.
Dalam konteks krisis energi global saat ini, JK menilai langkah berani justru dibutuhkan.
Menunda kebijakan hanya akan memberi dampak jangka pendek, sementara beban fiskal terus menggunung tanpa solusi konkret.
Pernyataan JK ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah perlu segera mengevaluasi kebijakan energi nasional, sebelum tekanan global semakin sulit dikendalikan.***
