POJOKSATU.id, MEDAN-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memeriksa tim transisi Gubernur Sumut Bobby Nasution usai OTT KPK yang menjerat Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dkk.
Permintaan pemeriksaan Tim Transisi Bobby Nasution ini disampaikan Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Arief Tampubolon, Sabtu 26 Juli 2025.
Selain Tim Transisi Gubernur Sumut, KPK juga diminta memeriksa para Kepala OPD Pemprov Sumut, terkhusus yang sengaja dinonaktifkan oleh Bobby Nasution dan yang mengundurkan diri.
Baca Juga: Gantikan UN, TKA Resmi Berlaku November 2025 untuk SMA
"Kita meminta KPK segera memeriksa tim transisi Bobby Nasution yang kabarnya menjadi pelaku pergeseran anggaran di APBD, salah satunya adalah proyek infrastruktur yang di OTT KPK,” kata Arief dalam keterangan tertulis.
“Selain itu juga proyek Jembatan Idano Nayo di Nias yang tidak tertulis dalam APBD Sumut 2025, dan lainnya," ungkapnya lagi.
Menurut Arief, dari pemeriksaan Tim Transisi dan Kepala OPD, dia meyakini akan terungkap benang merah korupsi Kadis PUPR Sumut Topan Ginting yang ditangkap KPK.
Menurut Arief, tim transisi Gubernur Sumut Bobby Nasution sepertinya telah menggantikan posisi dan peran dari tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprovsu yang bertanggungjawab atas APBD Sumut.
Pergeseran anggaran di APBD Sumut yang dilakukan tim transisi Gubernur Sumut Bobby Nasution telah merubah program kerja satu tahun anggaran, termasuk anggaran pokir (pokok pikiran) dari 100 Anggota DPRD Sumut yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat.
Menurut Arief, Tim Transisi Gubernur Sumut yang terlibat dalam pergeseran anggaran tersebut di antaranya Di, Yu, Wa, Kh, Di, dan Ri.
"Nama nama itu saya rasa tidak asing lagi bagi masyarakat Sumut,” katanya.
“Dan patut kita dukung mereka semua juga untuk diperiksa KPK, agar kasus korupsi tersangka Topan Ginting yang ditangkap KPK terang benderang kemana arahnya, dan siapa saja yang menerima dan menikmati aliran dananya," jelas Arief Tampubolon.
Baca Juga: Kajari Madina Dipanggil KPK Buntut Kasus OTT Dinas PUPR, Ini Tanggapan Kejati Sumut
Dia berharap penyidik KPK bersikap profesional dan transparan dalam menangani kasus korupsi infrastruktur di wilayah Sumatera Utara ini.
"Tersangka Topan Ginting itu pintu masuk bagi KPK untuk menyelamatkan uang rakyat Sumatera Utara yang mau dirampok berjamaah," tegas Alumni Lemhannas RI ini.
Banyak Kadis Dicopot dan Mundur
Ismael Parenus Sinaga yang dicopot dari jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Sumut, Senin (19/5/2025).
Kepala BKAD Sumut Muhammad Rahmadani Lubis mengundurkan diri dari jabatannya. Rahmadani disebut mundur per tanggal 16 Mei 2025.
Sebelumnya Gubernur Bobby Nasution telah mencopot lima orang pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut. Empat orang di antaranya dinonaktifkan secara serentak.
Empat orang pejabat eselon II itu yang diganti itu adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, Kepala BPSDM Sumut Abdul Haris Lubis, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut Juliadi Harahap, dan Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Sumut Harianto Butarbutar.
Abdul Haris Lubis dicopot Bobby setelah tiga pekan sebelumnya dicopot dari jabatan Kadis Pendidikan Sumut.***
