POJOKSATU.id- Isu korupsi yang tengah menjadi sorotan publik, yaitu kasus korupsi dana haji dan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam sebuah episode podcast berjudul "Siap-Siap! Katanya Tersangka Korupsi Dana Haji Akan Diumumkan KPK", narasumber Tibiko Zabar, pegiat anti korupsi dan mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), mengungkap fakta dan dampak dari praktik korupsi di sektor pelayanan publik.

Pembahasan tersebut disiarkan oleh Ruang Suara, program podcast resmi RRI Bogor pada tanggal 29 September 2025.

Terjadinya tindakan seperti ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan sistem dalam pengawasan dan tata kelola yang harus segera diperbaiki.

Baca Juga: Inspirasi Desain Jendela Untuk Rumah Minimalis

Dana haji yang mencapai hampir Rp70 triliun (tujuh puluh triliun rupiah), yang seharusnya dikelola secara amanah untuk kepentingan umat Islam, diduga telah disalahgunakan sehingga menyebabkan antrean keberangkatan haji menjadi lebih lama, bahkan mencapai 40–50 tahun di beberapa daerah.

Selain itu, biaya haji yang seharusnya terjangkau menjadi sangat mahal akibat praktik korupsi dan kenaikan biaya yang tidak terkendali.

Tibiko Zabar menegaskan, “Korupsi di sektor-sektor strategis seperti haji dan ketenagakerjaan menunjukkan betapa sistem birokrasi kita masih rentan terhadap praktik korupsi berjamaah. Ini bukan hanya soal kerugian negara, tapi juga kerugian masyarakat yang harus menanggung akibatnya.”

Maulana Isnarto menambahkan bahwa masyarakat harus lebih kritis dan aktif dalam mengawal proses hukum agar penanganan kasus korupsi tidak berhenti pada penangkapan dan pemberitaan media saja, melainkan diikuti dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan sistem tata kelola.

Baca Juga: Antisipasi Terjadi Demo, UPI Lakukan Pembelajaran Daring

Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis terhadap praktik korupsi dan dampaknya, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas.

Mendorong perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola di sektor pelayanan publik melalui partisipasi dalam forum-forum publik dan pelaporan dugaan korupsi juga sangat penting.

Masyarakat harus menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah dan lembaga terkait agar dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.***