POJOKSATU.ID - Polemik penayangan video capaian Presiden Prabowo Subianto di bioskop sebelum pemutaran film masih terus menuai perhatian publik.

Banyak pihak mempertanyakan apakah langkah ini etis, mengingat ruang hiburan digunakan untuk menampilkan pesan politik pemerintah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa bioskop adalah bagian dari ruang publik yang sah dipakai untuk berbagai jenis pesan, termasuk dari pemerintah.

Baca Juga: Pendaftaran PRIMA-VISI Kemendiktisaintek Dibuka hingga 25 September, Khusus untuk Dosen Tetap Politeknik, Simak Kriteria Lengkap Peserta

“Layar bioskop, sebagaimana televisi dan media luar ruang, juga ruang publik yang bisa diisi dengan berbagai pesan, termasuk pesan komersial. Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden tidak boleh?” ujar Hasan kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).

Menurut Hasan, tujuan penayangan video tersebut bukan untuk propaganda, melainkan memberikan informasi mengenai program dan capaian pemerintah agar masyarakat lebih memahami kinerja negara.

Mensesneg: Hal Lumrah, Asal Tak Langgar Aturan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga membela penayangan video ini.

Baca Juga: Scoopy Coffee Rave 2025: Riding Seru, Jelajah Bandung, Ngopi Asik Bareng Komunitas

Ia menilai penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan pemerintah sah-sah saja, asalkan tidak mengganggu kenyamanan penonton maupun melanggar regulasi.

“Sepanjang tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan adalah hal lumrah,” kata Prasetyo.

Video yang diputar di layar bioskop itu berisi sederet data capaian Kabinet Merah Putih, di antaranya:

Baca Juga: 11 Kampus Indonesia Tembus Top 500 Dunia di Sains Interdisipliner, Ada Kampusmu?

1. Ekspor 1.200 ton jagung pertama tahun 2025

2. Operasional 5.800 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG)

3. Produksi beras nasional mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025

4. Peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih

5. Peresmian 100 Sekolah Rakyat

Baca Juga: Wakil Ketua DPD RI Apresiasi Transformasi Pertanian: Petani Bahagia, Indonesia Menuju Swasembada

6. Cuplikan pidato Presiden Prabowo yang mengajak masyarakat bersama-sama meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meski pemerintah menyebut penayangan video itu legal, sejumlah pengamat komunikasi politik menilai ada aspek etis yang patut dipertanyakan.

Bioskop sebagai ruang hiburan seharusnya netral dari konten politik yang bisa menimbulkan persepsi keberpihakan.

Baca Juga: Cek Nama Anda, Kejaksaan Agung Umumkan Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2025, Peserta Lolos Wajib Ikuti SKTT

Penggunaan ruang publik untuk pesan politik, menurut kritikus, bisa memunculkan kesan bahwa pemerintah menggunakan jalur komunikasi non-konvensional demi membangun citra, bukan semata menyampaikan informasi publik.

Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:

Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov

Sejauh ini, pemerintah belum menanggapi kritik soal etika dan transparansi biaya penayangan video tersebut, yang menjadi salah satu titik perhatian masyarakat. ***