POJOKSATU.ID - Polemik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memasuki babak baru setelah Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta.

Pesantren tempat KH Yahya Cholil Staquf pernah menimba ilmu, mengeluarkan pernyataan resmi.

Yang mendukung penuh pelaksanaan Rapat Pleno PBNU pada 9-10 Desember 2025.

Dalam pleno tersebut, salah satu agenda utamanya adalah pembahasan pergantian Ketua Umum PBNU.

Baca Juga: ALHAMDULILLAH! PKH Tahap 4 Rp750 Ribu Sudah Tumpah di KKS Lama, Pemegang Kartu Baru Cek Tanggal Keramat 1-10 Desember!

Langkah Krapyak sontak menjadi pusat perhatian publik. Sebab, pesantren ini dikenal memiliki hubungan historis dengan Gus Yahya.

Namun alih-alih memberikan pembelaan, Krapyak justru menegaskan bahwa PBNU “tidak boleh jadi korban kepentingan”.

Dan harus dijaga agar tetap berada pada koridor konstitusi organisasi.

Dalam pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Pimpinan Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum, KH Khoirul Fuad Ahmad.

Baca Juga: Mengenal Tes SAT untuk Kuliah Luar Negeri, Panduan Lengkap bagi Pelajar Indonesia

Ditegaskan bahwa polemik internal terkait keputusan-keputusan Gus Yahya harus diklarifikasi melalui mekanisme Jam’iyyah.

Pernyataan itu secara halus mengisyaratkan bahwa sejumlah keputusan yang diambil Gus Yahya selama menjabat dinilai janggal dan layak dievaluasi.

PBNU sebagai pimpinan tertinggi Jam’iyyah tidak boleh dijadikan korban kepentingan apa pun.

"Kepemimpinan harus terjaga dan terhindar dari mudharat yang lebih besar,” kata KH Khoirul Fuad, Minggu 7 Desember 2025.

Pernyataan itu dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Krapyak merestui langkah Syuriah PBNU.

Yang sebelumnya telah menyatakan pemberhentian Gus Yahya sejak 26 November 2025.

Dukungan ini memperlebar jurang antara kelompok pendukung status quo dan kelompok yang mendorong evaluasi total kepemimpinan PBNU.

Krapyak bahkan menegaskan bahwa Rapat Pleno adalah forum sah dan konstitusional untuk memutuskan masa depan organisasi.

Baca Juga: GEMPAR! BLT Kesra Rp900 Ribu Akhirnya Tumpah di Kabupaten Bandung, Cileunyi dan Pacet Pesta Konfirmasi Duluan!

Termasuk keputusan strategis berupa pergantian Ketua Umum.

Penegasan ini memukul telak klaim Gus Yahya yang sebelumnya bersikukuh bahwa dirinya hanya bisa diganti lewat Muktamar.

Meski posisi Krapyak sangat jelas, pesantren itu tetap menegaskan bahwa sikap mereka bukan bersifat personal.

Namun publik menilai pernyataan ini justru menunjukkan betapa jauh jarak politik antara Gus Yahya dan almamaternya sendiri.

Baca Juga: Statistik Timpang Jelang Inter Milan vs Liverpool, Siapa Favorit Pemenang?

Situasi ini semakin memperburuk citra PBNU yang sedang diguncang konflik kepemimpinan.

Polemik terus melebar, dari isu legitimasi kewenangan Syuriah, kegaduhan komunikasi publik, hingga pernyataan saling bantah antara elite NU.

Kondisi ini membuat Muktamar NU 2026 terancam menjadi arena pertarungan yang lebih keras daripada yang dibayangkan sebelumnya.

Di tengah kekacauan internal, Pesantren Krapyak kembali mengingatkan agar semua pihak “menghormati nasihat para sesepuh dan mematuhi keputusan Jam’iyyah”.

Namun ajakan itu dinilai tak cukup memadamkan api konflik yang sudah terlanjur meluas.

Surat dukungan dari salah satu pesantren paling berpengaruh ini dipandang banyak pihak sebagai titik balik yang mempercepat delegitimasi Gus Yahya.

Bagi sebagian kalangan, ini adalah tanda bahwa arus besar struktural PBNU benar-benar bergerak menjauh dari sang mantan Ketua Umum.***