POJOKSATU.id, JAKARTA -- Ponsel yang kian canggih sangat memungkinkan penyebaran ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang langsung menerpa rakyat Indonesia.

Ironinya, tidak ada lagi penyaring, kontrol, ataupun edukasi sehingga membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Bahaya radikalisme agama hingga pemujaan terhadap kebebasan individu yang mengabaikan nilai-nilai moral bangsa Indonesia, kini langsung mencapai setiap individu dengan mudah melalui telepon seluler yang kian canggih,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko dalam acara Sekolah Virtual Kebangsaan (SVK) yang dihelat DPP LDII, Senin (25/11).

Baca Juga: TIGA PENDAKI yang Hilang DITEMUKAN SELAMAT, Ketiganya Senior Jarambah QC Tasikmalaya, Tim Gabungan SAR Siap Evakuasi

Singgih yang mewakili Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir mengingatkan era media baru yang ditandai dengan kehadiran media sosial, mengakibatkan pengaruh budaya Barat dan radikalisme agama sangat mudah menjangkau khalayak yang mereka targetkan.

"Para radikalis agama dan orang-orang yang mempromosikan hedonisme, kehidupan bebas, hingga konsumerisme melalui media sosial. Siapa saja, bahkan keluarga kita bisa terpengaruh,” papar Singgih.

Dia pun mengapresiasi DPP LDII yang menggandeng MPR, untuk menyelenggarakan SVK mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai kebangsaan, terutama mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

“Pemerintah tidak bisa sendirian membentengi rakyatnya dari pengaruh ideologi transnasional, peran ormas seperti LDII ini sangat strategis dan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila," ungkapnya.

Baca Juga: Putusan Sidang Isbat Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini : Tidak Sah secara Agama dan Negara, PA Jaksel Beberkan Penyebabnya dan Diminta Nikah Ulang

Sementara itu, Ketua DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengungkapkan sejak akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, nasionalisme Indonesia menghadapi tantangan besar.

Proses globalisasi dan ekspansi neoliberalisme, yang sering disebut pasar bebas, telah menggerus kekuatan negara.

“Kita punya kepentingan untuk memiliki negara yang kuat. Hanya negara yang kuat yang mampu melindungi rakyatnya,” ungkapnya.

Selain itu, KH Chriswanto menyebutkan bahwa penurunan kualitas kebangsaan juga bisa bersumber dari dinamika internal bangsa Indonesia.

“Bangsa Indonesia, yang merupakan konstruksi supra-etnik, dapat menghadapi masalah etnik, jika negara ini tidak mampu lagi memberikan kesejahteraan, keadilan, dan kebanggaan,” ujarnya.

Baca Juga: 5 Tips Menjadi Guru Favorit dan Disegani Semua Murid, No 3 Paling Ngaruh!

Bagi LDII, SVK sangat penting mengingat situasi bangsa yang terus-menerus menghadapi tantangan global, regional, dan nasional.

"Sebagian masyarakat kita mengkhawatirkan adanya kemerosotan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Selain itu, Yudi Latif yang juga profesor di bidang filsafat politik menjelaskan, Pancasila sebagai ideologi karena itu juga mengatur operasi sistem politik bernegara.

“Semangat dasar Pancasila, seperti nilai gotong-royong, musyawarah, kooperatif, menjadi inti cerminan laku hidup,” kata Yudi.

“Negara perlu bergerak bersama komunitas agar kita tidak kehilangan Pancasila. Aparatur negara, komunitas, dan pengusaha perlu berupaya bersama menguatkan itu,” tutupnya.***