POJOKSATU.id, Kota Bandung - Dalam rangka Hari Jadi ke-79 Jawa Barat, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mengharapkan pemerintah pusat segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB).
Saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat telah mengajukan sembilan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan yang terbaru, Kabupaten Subang Utara.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman, menekankan harapan agar pencabutan moratorium pemekaran daerah segera direalisasikan, baik oleh Presiden Joko Widodo maupun oleh presiden yang akan datang.
Komisi I DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperjuangkan pembentukan CDOB, serta memastikan aspirasi masyarakat Jawa Barat mengenai pemekaran daerah didengar oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Sosok Supratman Andi Agtas, Menteri Pengganti Yasonna, Ada Kenaikan Harta Selama Jadi Anggota DPR
“Kami sudah berupaya keras, sudah melaksanakan program persiapan dan pengkajiannya dengan betul-betul mengikuti sesuai aturan yang diusulkan oleh pemerintah pusat. Namun, semuanya menunggu pencabutan moratorium oleh presiden,” tegas Budi Budiman, Kota Bandung. Senin, (19/8/24).
Komisi I DPRD Jawa Barat optimis persiapan untuk pembentukan CDOB di Jawa Barat berjalan sukses.
Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin bersama DPRD Jabar telah menyelesaikan tahap persetujuan dan menyerahkan usulan tersebut ke DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (RI).
“Dengan jumlah penduduk yang besar, seperti di Kabupaten Bogor yang penduduknya mencapai lebih dari 5 juta, kita membutuhkan pemekaran yang lebih banyak di tingkat kabupaten agar pelayanan dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Pada momentum HUT ke 79 Jabar ini kami berharap moratorium pemekaran segera dicabut pemerintah pusat,” ucapnya.
Terakhir, Bedi berharap provinsi Jabar memiliki masa depan yang cerah dan solid dengan menekankan pentingnya sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga untuk menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks.
“Sebagai provinsi terbesar dengan penduduk terbanyak di Indonesia, semoga apapun rintangan yang dihadapi dapat menangani masalah-masalah yang terjadi, seperti masalah pembangunan, sosial, dan masalah lainnya,” harap Bedi Budiman.***
