POJOKSATU.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya terhadap pendidikan dengan mengalokasikan anggaran Rp2,05 triliun.
untuk program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Program ini menjadi salah satu porsi terbesar dari total belanja pendidikan yang mencapai lebih dari Rp18 triliun, atau sekitar 21% dari total RAPBD DKI 2025.
Baca Juga: Razia ASN Digelar Acak, Pegawai Nongkrong Saat Jam Kerja Terancam SP
Artinya, 1 dari setiap 5 rupiah anggaran pendidikan Jakarta diarahkan untuk membantu siswa penerima KJP Plus.
Namun, di balik angka besar itu, ada dinamika kebijakan yang menarik: apakah dana sebesar ini benar-benar efektif mendorong pemerataan pendidikan.
KJP Plus di Tengah Pergeseran Fokus Anggaran
Dalam pembahasan RAPBD 2025, fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta menyoroti munculnya wacana pengalihan.
Baca Juga: Program Pemutihan BPJS, Solusi Sosial atau Beban Keuangan Negara?
sebagian dana KJP Plus untuk mendukung Program Sekolah Swasta Gratis (SSG) yang sempat diusulkan oleh beberapa anggota dewan.
Namun usulan itu ditolak setelah evaluasi publik menyebutkan bahwa KJP Plus jauh lebih tepat sasaran dan sudah terbukti menekan angka putus sekolah.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menegaskan bahwa KJP Plus tidak boleh digantikan, hanya bisa diperkuat.
Prioritas Utama Pendidikan Inklusif dan Pengurangan Kesenjangan
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut, dari total Rp2 triliun anggaran KJP Plus 2025:
Baca Juga: Roy Suryo dan Deretan Kontroversi Panjang Dari Dewa Panci hingga Isu Ijazah Palsu Jokowi
75% dialokasikan untuk bantuan biaya pendidikan reguler (buku, seragam, perlengkapan sekolah).
15% untuk transportasi dan kebutuhan non-akademik.
10% untuk program pengawasan, verifikasi data, dan digitalisasi layanan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok menengah ke bawah.
Baca Juga: Honorer Kabupaten Magelang Geruduk DPRD, Tuntut Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu 2025!
Kepala Disdik DKI, Gunas Mahdianto, menegaskan bahwa KJP Plus menjadi alat pemerataan kesempatan belajar yang tak boleh diganggu kepentingan politik.
Efektivitas KJP Plus Antara Data dan Dampak
Sejak diluncurkan pada 2012 dan dikembangkan menjadi KJP Plus pada 2016, program ini telah menyalurkan lebih dari Rp18 triliun untuk sekitar 7 juta penerima manfaat.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, tingkat partisipasi sekolah di DKI kini mencapai 99,3% tertinggi di Indonesia.
Namun, efektivitas program tetap menjadi perdebatan.
Baca Juga: KJP Plus 2025 Gerbang Kesetaraan Pendidikan dan Investasi Sosial Jakarta
Beberapa anggota DPRD mempertanyakan apakah KJP Plus benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan, atau sekadar menjaga angka partisipasi sekolah.
Peneliti kebijakan publik Universitas Indonesia, Dr. Indah Pramudita, menilai KJP Plus perlu dikombinasikan dengan program peningkatan mutu guru dan kurikulum.
Transparansi dan Audit: Menghindari Program Asal Cair
Dalam laporan BPK DKI 2024, sempat ditemukan permasalahan data ganda dan penerima tidak aktif dalam program KJP Plus tahap sebelumnya.
Sebagai respon, tahun 2025 menjadi momentum reformasi administratif besar-besaran.
Pemprov DKI kini bekerja sama dengan Bank DKI dan BPKD untuk membangun dashboard digital transparansi KJP Plus.
Di mana data penerima, transaksi, dan status aktif dapat dipantau secara publik.
Langkah ini juga diperkuat dengan audit lapangan secara berkala dan integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Dengan sistem baru ini, pemerintah berharap tidak ada lagi penerima fiktif dan dana tidak tepat sasaran.
KJP Plus Sebagai Investasi Sosial Jangka Panjang
Di tengah kota megapolitan yang kompleks, KJP Plus menjadi simbol keberpihakan Jakarta kepada rakyat kecil.
Baca Juga: Mahfud MD Sindir Budi Arie! Pengkhianatan Etika Politik dan Manuver Kekuasaan
Bukan hanya untuk menekan putus sekolah, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi kerja yang berdaya saing.
Sejumlah analis menilai, keberlanjutan program ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi Jakarta.
Karena anak-anak penerima KJP hari ini adalah pekerja, pemimpin, dan inovator masa depan.
Di tengah dinamika kebijakan dan tekanan fiskal, KJP Plus tetap menjadi prioritas strategis Pemprov DKI Jakarta.
Anggaran Rp2 triliun bukan sekadar angka besar di atas kertas, tapi bentuk nyata dari tekad menjaga kesetaraan pendidikan di ibu kota.
KJP Plus 2025 bukan hanya soal bantuan bulanan ini tentang komitmen politik, integritas kebijakan, dan masa depan anak-anak Jakarta.
Dan di era di mana banyak program sosial mudah berubah arah, mempertahankan KJP Plus berarti mempertahankan hak belajar bagi semua, tanpa kecuali.***
