POJOKSATU.id - Pada tanggal 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat untuk menggantikan BJ Habibie.
Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur menjadi presiden di tengah negara yang sedang dilanda krisis moneter dan menghadapi reformasi tahun 1998 yang bertujuan menggulingkan Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.
Tidak hanya itu, NKRI juga menghadapi ancaman perpecahan wilayah kepulauan. Pada masa pemerintahan Habibie sebelumnya, Timor Timur telah memilih untuk merdeka melalui jajak pendapat pada tahun 1999.
Negara juga dihadapkan pada masalah pemberontakan di Aceh dan Papua, kerusuhan di Ambon dan Poso, serta tantangan dalam melakukan reformasi birokrasi yang merupakan warisan dari pemerintahan Soeharto.
Baca Juga: Kisah Perseteruan Gus Dur dan Soeharto, dari Tulisan, Ucapan Hingga Percobaan Memecah Belah NU
Tentunya kebijakan yang diambil oleh Gus Dur tidak selalu mendapatkan dukungan sepenuhnya. Salah satu contohnya adalah upayanya untuk mengatasi ancaman disintegrasi.
Dalam acara Kick Andy, Gus Dur menyatakan bahwa dia mengunjungi 50 negara di lima benua dengan tujuan untuk meyakinkan negara-negara tersebut bahwa kondisi di Indonesia stabil.
Namun, kunjungan yang dilakukan oleh Gus Dur ini mendapat kritik dari berbagai pihak dan dianggap sebagai pemborosan anggaran, karena biayanya mencapai sekitar Rp105 miliar.
Rincian biaya tersebut mencakup Rp40 miliar untuk biaya perjalanan dan Rp65 miliar untuk membayar tagihan sewa pesawat Garuda Indonesia.
Baca Juga: Alasan Soeharto Selalu Menolak Bertemu BJ Habibie Setelah Mengundurkan Diri
Meskipun demikian, ketika ditanya mengenai kritik tersebut, Gus Dur menjawab bahwa eksistensi Indonesia di mata dunia memiliki nilai yang lebih berharga daripada itu.
Gus Dur menjelaskan bahwa tugasnya sebagai presiden saat itu adalah menjaga kesatuan Republik Indonesia agar tidak terpecah belah setelah reformasi tahun 1998. Sebab ancaman perpecahan telah mengintai negara.
Oleh karena itu, untuk menjaga integritas negara, diperlukan upaya lobi dan pengakuan dari negara-negara lain di dunia.
Gus Dur juga menggagas agar Soeharto diadili, harta miliknya disita, lalu Soeharto dimaafkan. Pada tanggal 30 Agustus 2000, pengadilan terhadap Soeharto dilaksanakan untuk pertama kalinya.
Selain itu, ia juga membubarkan Kementerian Sosial yang dianggap sebagai sarang koruptor, serta membubarkan Kementerian Penerangan. Namun, perjalanan pemerintahan Gus Dur tidaklah mudah.
Baca Juga: Abadikan Jasa Sang Proklamator, Inilah Tempat dan Jalan di Dunia dengan Nama Soekarno
Seperti yang ditulis oleh Greg Barton dalam buku Biografi Abdurrahman Wahid, selain harus mengatasi ancaman disintegrasi, krisis moneter, dan korupsi yang parah, Gus Dur juga harus berhadapan dengan lawan-lawan politik, terutama mereka yang masih memiliki hubungan dengan rezim Soeharto yang sebelumnya berkuasa.
Selama sekitar 21 bulan menjabat sebagai presiden, Gus Dur mengalami perombakan kabinet di tengah jalan.
Ia juga melakukan pemecatan terhadap beberapa menteri Sebagai seorang presiden, arah pemikiran Gus Dur memang sulit ditebak.
Bahkan banyak media baik dalam maupun luar negeri yang secara ramai mengkritik Gus Dur.
Pada bulan-bulan terakhir sebelum penggulingannya, Gus Dur menghadapi berbagai masalah dan isu kasus korupsi.
Ia menghadapi masalah politik, perseteruan dengan DPR, serta dugaan kasus korupsi seperti Buloggate dan Bruneigate, meskipun tidak pernah terbukti. Puncaknya adalah saat Gus Dur mengeluarkan dekrit pembubaran DPR.
Pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur diarahkan menuju depan Istana dalam kondisi mengenakan celana kolor dan kaos sambil melambaikan tangan.
Ini merupakan momen ketika Gus Dur dijatuhkan dari jabatannya dan kemudian digantikan oleh wakilnya yakni Megawati Soekarnoputri.***
