POJOKSATU.id, TUBABA – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Yantoni, angkat bicara terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) di Tiyuh Jaya Murni, Kecamatan Gunung Agung. Ia menegaskan, Inspektorat harus segera turun tangan melakukan audit menyeluruh, bahkan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta ikut mengusut dugaan penyalahgunaan tersebut.
Desakan itu muncul setelah adanya temuan tim monitoring dan evaluasi (monev) tingkat kecamatan terhadap realisasi penggunaan DD di Tiyuh Jaya Murni. Hasil monev dinilai menunjukkan adanya indikasi ketidaktransparanan dan dugaan penyelewengan.
“Hasil monitoring jangan hanya berhenti di surat pernyataan kepala tiyuh. Harus ditelusuri lebih jauh, berapa potensi kerugian negara, apakah ada pengembalian kerugian atau tidak. Jangan sampai masalah ini hanya dianggap selesai di atas kertas,” tegas Yantoni, Jumat (29/8/2025).
Ia menambahkan, pengelolaan Dana Desa wajib mengikuti petunjuk teknis yang sudah ditetapkan pemerintah. Jika proyek dilaksanakan asal-asalan, hasilnya akan buruk dan berpotensi merugikan masyarakat. “Dana Desa itu untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi,” ujarnya.
Baca Juga: Inspektorat Siap Audit Pembangunan Jembatan Mulya Jaya Tubaba
Lebih lanjut, Yantoni mendesak Inspektorat agar segera memanggil pihak-pihak terkait sekaligus mengaudit secara total seluruh penggunaan DD di Tiyuh Jaya Murni.
“Saya minta Inspektorat segera lakukan audit total. Kalau memang ada penyimpangan, APH harus turun dan memanggil semua oknum yang terlibat. Saya bersama masyarakat Tubaba akan mengawal hasil audit ini,” tegasnya. ***
