POJOKSATU.ID - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkap besarnya dampak bencana alam yang melanda wilayahnya.
Banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Sumut menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai Rp17,4 triliun.
Namun, menurut Bobby, angka tersebut belum mencerminkan total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pemulihan secara menyeluruh.
Baca Juga: Komisi III DPRD Bekasi Harapkan Ingatkan Risiko Lingkungan di Balik Pengelolaan Sumur Gas Jatinegara
Ia menyebut, pemerintah daerah membutuhkan dana hingga Rp69,47 triliun untuk melakukan perbaikan dan pemulihan pascabencana.
Bobby menjelaskan, besarnya kebutuhan anggaran tersebut bukan tanpa alasan.
Menurutnya, penanganan dampak bencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kondisi infrastruktur seperti semula.
Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dan berorientasi pada keamanan jangka panjang.
“Perbaikan ini bukan sekadar memperbaiki yang rusak lalu dipakai lagi. Kita harus membangun ulang agar lebih aman dan bisa bertahan ke depan,” kata Bobby, dikutip pojoksatu.id dari detik.com (20/1/2026).
Ia menegaskan, banjir dan longsor telah menyebabkan kerusakan serius pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, permukiman warga, fasilitas umum, hingga lahan pertanian.
Baca Juga: Pemprov Jabar Lepas Tangan Soal Petugas Haji, Daerah Kini Adu Kuat Anggaran
Jika perbaikan hanya dilakukan secara tambal sulam, risiko kerusakan berulang dinilai akan tetap tinggi.
Menurut Bobby, pembangunan ulang dengan standar keamanan yang lebih baik menjadi keharusan.
Hal ini mencakup perbaikan sistem drainase, penguatan struktur jalan dan jembatan, serta penataan kembali kawasan rawan bencana agar lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.
Baca Juga: KUR 2026 Bukan Sekadar Kredit UMKM, tapi Senjata Negara Kendalikan Inflasi Pangan
“Kalau hanya dikembalikan seperti semula, bencana serupa bisa terulang. Ini yang membuat kebutuhan anggaran jadi jauh lebih besar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya perencanaan jangka panjang dalam penanganan pascabencana.
Pemerintah daerah, kata Bobby, harus memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar berdampak pada keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.
Bobby menambahkan, pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi pembiayaan.
Mengingat besarnya kebutuhan anggaran, dukungan dari berbagai pihak dinilai sangat krusial agar proses pemulihan dapat berjalan optimal.
Selain infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat terdampak juga menjadi perhatian utama. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana tersebut.
Oleh karena itu, program pemulihan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi.
Pernyataan Bobby ini menjadi gambaran nyata betapa besar dampak bencana alam yang melanda Sumatera Utara.
Angka kerugian dan kebutuhan anggaran yang fantastis tersebut sekaligus menjadi alarm pentingnya mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan yang lebih tangguh ke depan.***
