POJOKSATU.ID - Kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pekan lalu memaksa pemerintah mengambil langkah serius dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Puluhan dapur MBG resmi dinonaktifkan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sambil menunggu hasil evaluasi laboratorium.

Keputusan ini menegaskan bahwa pemerintah tak akan berkompromi terhadap keselamatan jutaan penerima manfaat, khususnya anak sekolah.

Baca Juga: KDM Telepon Om Zein Perintahkan Cek Proyek PSDA Milyaran Rupiah, CV Nalar Jaya Terancam Diblacklist dan Tidak Dibayar

Namun, langkah itu juga memunculkan wacana baru di parlemen: apakah dapur MBG sebaiknya dipusatkan langsung di sekolah?

BGN Tegaskan Prioritas pada Keselamatan
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menegaskan penghentian sementara operasi dapur MBG adalah bagian dari evaluasi menyeluruh.

“Keselamatan anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama. Jika terbukti lalai, sanksi tegas hingga pencabutan izin akan dijatuhkan,” tegas Nanik, Selasa (30/9/2025).

Sebanyak 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini menunggu hasil uji BPOM sebelum kembali beroperasi.

Baca Juga: Dukungan Dewan Kebudayaan Kota Cirebon Menguat, Prabu Diaz Angkat Bicara

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menilai beban SPPG terlalu berat dengan target 3.000 porsi per hari. Ia mengusulkan agar kantin sekolah difungsikan sebagai dapur MBG.

“Kalau langsung di sekolah, distribusi jadi lebih singkat, kualitas makanan lebih terjaga,” katanya.

Masalah Teknis Masak dan Distribusi
Kepala BGN, Dadan Hindayana menambahkan persoalan utama ada di teknis memasak. Beberapa SPPG memasak terlalu dini sehingga makanan dibiarkan terlalu lama sebelum distribusi.

“Proses masak tidak boleh lebih dari 4 jam sebelum dikirim,” tegasnya.

Baca Juga: KNPI DKI Jakarta Gugat UU Kepemudaan ke MK, Tuntut Batas Usia Pemuda Diperpanjang Hingga 40 Tahun

Selain itu, pergantian mendadak pemasok bahan baku juga menjadi sorotan karena menurunkan kualitas makanan. BGN kini memperketat aturan agar perubahan pemasok dilakukan secara bertahap.

Evaluasi MBG jelas bukan perkara mudah. Namun, publik menuntut standar ketat demi mencegah kasus serupa.

Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:

Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov

Dengan puluhan juta anak sekolah sebagai penerima manfaat, pengawasan ketat dan inovasi distribusi menjadi kunci keberlanjutan program unggulan ini. ***