POJOKSATU.ID – Belum lama ini publik tengah dihebohkan dengan kasus siswa SDN 1 Kenayan di Tulungagung, Jawa Timur.
Seperti diketahui, sejumlah siswa dari sekolah tersebut baru saja viral lantaran telah mencoreng nama baik pendidikan.
Yang mana, beberapa siswa SDN 1 Kenayan terekam tengah joget hingga sawer seorang biduan saat acara perpisahan.
Baca Juga: Siswa SDN 1 Kenayan Viral Joget Hingga Sawer Biduan, Dewan Pendidikan Tulungagung: Sudah Cukup…
Tidak heran, fenomena ini turut ditanggapi langsung oleh Admim Kholisina, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 1 Kenayan.
Sebagaimana dikutip Pojoksatu.id dari portal media radartulungagung.jawapos.com pada Sabtu (21/6/2025).
Dalam unggahannya, Admim menyampaikan dengan tegas bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam acara sawer-menyawer tersebut.
Baca Juga: Telkom Mantapkan Layanan Digital, Direksi Sambangi Pelanggan dan Cek Infrastruktur di Surabaya
Sebab, acara yang mengundang biduan itu tidak lain atas dasar inisiatif para orang tua murid siswa kelas 6.
“Kami tidak terlibat dalam acara itu. Kami berharap orang tua bisa lebih bijak dalam merayakan momen perpisahan anak-anak,” jelasnya.
Kepsek SDN 1 Kenayan ini juga menambahkan bahwa pihak sekolah hanya menggelar acara perpisahan dengan nuansa formal.
Baca Juga: Telkom Siapkan Ribuan Talenta Digital Tangguh: Dari Kampus ke Industri Lewat Digistar Connect
Mengenai acara sawer-menyawer, Admim mengaku sama sekali tidak mengetahuinya meski digelar di ruang lingkup sekolah.
“Pihak sekolah hanya menggelar pelepasan siswa kelas 6 secara sederhana. Hanya ada paduan suara dan simbolis pelepasan balon," jelasnya.
“Tidak ada hiburan elekton maupun tampilan lain,” lanjut Kepsek SDN 1 Kenayan saat dikonfirmasi awak media.
Lebih lanjut, kasus ini juga turut ditanggapi oleh Ahmad Syifa selaku anggota Dewan Pendidikan Tulungagung.
Yang mana, Ahmad menuturkan bahwa fenomena yang terjadi tidak hanya melibatkan kesalahan para siswa.
Melainkan, sistem pendidikan yang tidak efektif juga disebut Ahmad menjadi akar permasalahan tersebut.
“Kita butuh kebijakan yang berpihak pada pendidikan yang utuh, bukan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Sudah cukup kebijakan asal jadi,” terangnya. ***



