POJOKSATU.id, JAKARTA-- Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan gaji ASN, TNI, Polri saat ini menandakan Presiden Prabowo tak punya sense of crisis.
Di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan banyaknya pekerja non pemerintah yang kena PHK, kebijakan menaikkan gaji ASN hingga pejabat ini menandakan Prabowo tak punya kepekaan terhadap krisis.
Kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, hingga pejabat ini akan memperburuk ketimpangan antara pegawai pemerintah dengan pekerjaan informal.
"Nggak tepat ya, nggak punya sense of crisis dan juga tidak berempati sebenarnya dengan situasi yang ada sekarang,” kata Bhima Yudhistira, Sabtu (20/9/2025).
Baca Juga: Mensos Tak Harapkan Hanya Penyaluran Bantuan, Tapi Ingin Penerima Bansos Lakukan ini!
“Kenapa? Karena mereka juga sudah mendapatkan tunjangan yang cukup besar, PPH 21-nya juga ditanggung oleh negara. Jadi, fasilitas negara itu sudah terlalu banyak bagi ASN," katanya lagi.
Diketahui, dengan penerbitan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Prabowo berencana menaikkan gaji ASN hingga pejabat negara.
Melalui aturan tersebut, Prabowo menetapkan delapan agenda yang masuk ke dalam Program Hasil Terbaik Cepat RKP 2025.
Salah satunya ialah rencana penyesuaian gaji ASN. Prabowo juga menambahkan poin kenaikan pejabat negara dalam program kerja terbaru.
Bhima mengatakan, secara data gaji pegawai termasuk yang paling banyak mengalami peningkatan bila dibandingkan anggaran belanja lain.
Baca Juga: Yamaha XMAX 2025 Bawa Fitur Baru dan Desain Muffler Ramping, Resmi Hadir di Jepang, Segini Harganya
Dalam periode 2021-2026 atau 5 tahun terakhir, belanja pegawai sudah naik 49,7% bahkan melebihi dari belanja produktif seperti belanja modal yang naiknya cuma 14,4%.
Bahkan lebih tinggi daripada kenaikan subsidi non-energi yang cuma tumbuhnya 7% di periode yang sama.
Perlindungan sosial itu minus 3,6% 2021-2026. Ini kan pemerintah artinya memang nggak punya solusi dan salah dalam menerapkan kebijakan justru ke belanja pegawai
Ia menilai, seharusnya uang dari penghematan belanja pegawai itu dipergunakan untuk stimulus ke UMKM agar terbentuk lapangan kerja di luar sektor pemerintahan.
Baca Juga: Menteri Sosial Menghadap Presiden Menjawab Isu Pengurangan Dana Penyaluran Bansos !
Menurut Bima dilansir detikcom, di tengah situasi saat ini, pemerintah justru seharusnya perlu menaruh perhatian lebih pada para pencari kerja hingga pekerja sektor informal seperti driver ojek online (ojol).
Masyarakat yang berada dalam golongan tersebutlah yang membutuhkan dukungan APBN.
Kebijakan menaikkan gaji ASN hingga pejabat ini menurutnya akan memperburuk ketimpangan antara pegawai pemerintah dengan pekerjaan informal.
"Ini akan memperburuk ketimpangan sebenarnya antara pegawai pemerintah dengan pekerjaan informal dan itu adalah sumbu dari adanya keretakan sosial atau gejolak sosial ke depan," jelasnya.***
