POJOKSATU.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi mengubah konsep pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). 

Program yang sebelumnya menggunakan skema latihan dasar kemiliteran (latsarmil) kini dihentikan dan diganti dengan pendekatan baru yang lebih menitikberatkan pada pembekalan bela negara serta kemampuan manajerial.

Perubahan tersebut dilakukan setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk menyusul meninggalnya lima peserta dalam kegiatan pelatihan sebelumnya.

Baca Juga: Mengenal Blackbox AI: Teknologi Kecerdasan Buatan yang Canggih tetapi Sulit Dijelaskan

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa istilah maupun metode pelaksanaan pelatihan kini telah disesuaikan.

"Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan Latsarmil lagi," kata Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin 29 Juni 2026.

Materi Kemiliteran Dikurangi

Dalam konsep baru tersebut, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aspek teknis maupun taktis militer akan dikurangi.

Salah satu perubahan yang diterapkan adalah dihapusnya latihan menembak dari rangkaian kegiatan pelatihan.

"Dengan penyesuaian tersebut, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini," ujar Rico.

Baca Juga: Komnas Perempuan Minta Maaf soal Pernyataan Kasus YTR, Tegaskan Korban Alami Kekerasan Sangat Kejam

Sebagai gantinya, pelatihan akan lebih difokuskan pada pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, wawasan kebangsaan, hingga kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola koperasi.

"Fokus kegiatan diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola koperasi," ujarnya.

Aspek Kesehatan Jadi Perhatian

Kemhan juga menegaskan bahwa kondisi kesehatan peserta menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan program yang baru.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran.

Baca Juga: Biaya Latsarmil Rp 30 Juta per Orang, Kabiro Kemhan Sebut Teknis dan Taktis Militer Bakal Dikurangi

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan pemeriksaan kesehatan peserta akan dilakukan secara lebih menyeluruh sebelum pelatihan berlangsung.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan," kata Ketut Gede Wetan Pastia.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar bagi satuan TNI yang bertugas sebagai pelatih dalam menentukan intensitas latihan fisik sesuai kondisi masing-masing peserta.

Selain itu, Kemhan juga meminta agar pelayanan medis terhadap peserta yang mengalami gangguan kesehatan dapat dilakukan lebih cepat dan maksimal selama kegiatan berlangsung.

Baca Juga: BRI Peduli Bekali 60 Purna PMI di Cirebon dengan Pelatihan Wirausaha

Metode Pelatihan Lebih Adaptif

Tidak hanya aspek kesehatan, materi pembelajaran juga akan disusun dengan pendekatan yang lebih adaptif.

Menurut Ketut, proses pendidikan akan diarahkan agar lebih edukatif, memperhatikan kondisi psikologis peserta, sekaligus membangun semangat kerja sama dan kemampuan menyelesaikan persoalan.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," kata dia.

Dengan perubahan tersebut, Kemhan berharap peserta tetap memperoleh nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat bela negara tanpa harus menjalani porsi latihan militer seperti sebelumnya.

Evaluasi ini menjadi langkah penting agar program pengembangan sumber daya manusia tidak hanya berorientasi pada pembentukan karakter, tetapi juga menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesiapan peserta dalam mengemban tanggung jawab sebagai pengelola koperasi di tengah masyarakat. ***