POJOKSATU.ID - Kemensos memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) menjelang masa libur Idul Fitri 2026.

Dalam Rapat Pimpinan di Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026), fokus utama diarahkan pada kelancaran distribusi bantuan sosial (bansos) dan pemeliharaan integritas aparatur sipil negara.

Gus Ipul menegaskan bahwa libur panjang tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat untuk menerima haknya.

Penyaluran bansos dan program perlindungan sosial lainnya diinstruksikan untuk tetap berjalan tanpa gangguan birokrasi.

Baca Juga: Gus Ipul Instruksikan Layanan Kemensos Tetap Siaga 24 Jam Selama Libur Lebaran 2026

Ia menekankan bahwa kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah prioritas yang tidak bisa ditunda hanya karena adanya masa cuti bersama.

Selain penyaluran, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga harus terus dilakukan.

Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika ekonomi global, termasuk konflik di Timur Tengah yang diprediksi memicu inflasi dan menurunkan daya beli.

Data yang akurat dianggap sebagai instrumen vital untuk mencegah lonjakan kemiskinan baru, serta menjadi dasar jika pemerintah perlu mengambil langkah darurat seperti pemberian bantuan tambahan (top-up) atau perluasan penerima manfaat.

Baca Juga: Kemensos Uji Coba Program Pemberdayaan Masyarakat di Salaman!

Terkait integritas, Mensos mengeluarkan instruksi tegas mengenai penggunaan aset negara.

Seluruh kendaraan dinas, baik yang menggunakan pelat merah maupun pelat khusus ZZH, dilarang keras digunakan untuk keperluan mudik pribadi.

Kendaraan-kendaraan tersebut wajib diparkir di kantor masing-masing, kecuali bagi petugas yang sedang menjalankan tugas resmi dengan izin yang sah.

Gus Ipul mengingatkan para pejabat dan staf untuk memberikan keteladanan dengan tidak menyalahgunakan wewenang selama masa hari raya.

Pengawasan ketat akan diberlakukan guna memastikan fasilitas negara hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

Di sisi lain, Kemensos juga mulai menerapkan efisiensi belanja operasional.

Gus Ipul mendorong adanya pemangkasan pada biaya-biaya yang tidak krusial, seperti perjalanan dinas, rapat seremonial, dan belanja alat tulis kantor.

Sebagai gantinya, anggaran tersebut akan dialihkan untuk memperkuat sistem data dan monitoring digital.

Melalui konsep paperless bureaucracy dan penggabungan program yang tumpang tindih, Kemensos berupaya agar setiap anggaran yang digunakan memberikan dampak nyata dan langsung bagi masyarakat luas, terutama dalam menjaga stabilitas sosial di tengah ancaman krisis ekonomi global.***