POJOKSATU.ID - Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menegaskan untuk memastikan seluruh santri di Indonesia mendapatkan akses Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan seusai bertemu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, di kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Romo Syafi’i mengatakan bahwa Kemenag akan bergerak cepat untuk menjangkau seluruh pondok pesantren.
Baca Juga: Guru SD di Pandeglang Dilaporkan Cabuli Murid, Adde Rosi: Jangan Kotori Dunia Pendidikan
Ia menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun santri yang terlewat dari program nasional tersebut.
Menurutnya, pesantren merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional, sehingga pemenuhan gizi para santri harus menjadi prioritas.
Dalam waktu dekat, Kemenag akan menyusun pemetaan menyeluruh untuk mengidentifikasi pesantren yang belum tersentuh program MBG.
Pemetaan ini akan dilakukan dengan koordinasi lintas lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional.
“Kita ingin memastikan distribusi MBG tepat sasaran. Semua pesantren akan ditelusuri satu per satu,” ujar Wamenag.
Wamenag menuturkan bahwa langkah pemetaan tersebut dilakukan sebagai respons atas data terbaru yang menunjukkan rendahnya cakupan MBG di kalangan santri.
Berdasarkan laporan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, terdapat 11 juta santri di Indonesia, namun hanya 2 persen yang sudah mendapatkan Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: Mau Jadi Petugas Haji 2026? Kenali Struktur PPIH dan Alur Rekrutmennya
Angka ini disebut sangat jauh dari target, sehingga perlu percepatan signifikan melalui kolaborasi kementerian dan lembaga.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperluas jangkauan program.
Ia menyebut bahwa pihaknya bersama Kemenag akan menelusuri lokasi pesantren yang belum mendapatkan layanan MBG, agar distribusi dapat diperluas secara merata.
Baca Juga: Semalam di Surabaya! Petualangan Kuliner dari Legendaris sampai Viral
Nanik juga menekankan pentingnya penyiapan fasilitas dapur di pesantren, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Menurut Nanik, negara akan menanggung biaya pembangunan dapur bagi pesantren di wilayah 3T.
Kebijakan ini diharapkan mempermudah pelaksanaan MBG di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas.
Baca Juga: Buron 2 Tahun, Kades di Brebes Tilep Dana Rp547 Juta Lalu Merengek Saat Ditangkap
Selain melalui pendanaan negara, pembangunan dapur juga dapat dilakukan oleh yayasan, masyarakat, maupun investor, asalkan dapat memastikan kelancaran penyediaan makanan bergizi bagi santri.
Ia menyampaikan bahwa koordinasi antara Kemenag dan Badan Gizi Nasional akan terus diperkuat.
Pekan depan, pihaknya akan kembali menggelar pertemuan lanjutan bersama tim dari Kemenag untuk membahas detail teknis pelaksanaan MBG di pesantren dan madrasah.
Baca Juga: Wamendiktisaintek Dorong Research University untuk Akselerasi Inovasi dan Ekonomi Berbasis Sains
Pertemuan kedua lembaga ini menjadi langkah awal yang penting untuk mempercepat pemenuhan gizi di lingkungan pendidikan keagamaan.
Pemerintah berharap bahwa melalui kolaborasi ini, kualitas gizi para santri dan peserta didik madrasah dapat meningkat signifikan, sekaligus memperkuat dukungan negara terhadap pendidikan pesantren.***
