POJOKSATU.ID - Pemerintah semakin dekat untuk merealisasikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home selama satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara dan sebagian pekerja swasta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa aturan tersebut akan ditetapkan dalam bulan Maret 2026.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Baca Juga: TPG dan THR Guru 2026 Cair 100 Persen, Masih Lewat Pemda, Guru Wajib Pahami Risiko Keterlambatan

“Pokoknya akan ditetapkan bulan ini,” ujar Airlangga singkat.

Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara rinci kapan kebijakan tersebut mulai berlaku. Saat ini, keputusan final masih menunggu arahan langsung dari Presiden.

Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini diketahui merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menekan pengeluaran negara, terutama konsumsi bahan bakar minyak.

Baca Juga: Berani Ambil Sikap Berbeda dari AS-Israel, Spanyol Dapat Akses Khusus dari Iran untuk Lintasi Selat Hormuz

Langkah ini menjadi penting di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berdampak pada sektor energi.

Sejumlah menteri dalam kabinet disebut telah menyepakati rencana tersebut. Namun, pengumuman resmi tetap akan disampaikan setelah mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan berlaku untuk seluruh sektor.

Baca Juga: Kejagung Tetapkan Samin Tan Tersangka Korupsi Tambang di Kalteng, Diduga Tetap Beroperasi Meski Izin Dicabut

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa hanya bidang pekerjaan tertentu yang memungkinkan sistem kerja jarak jauh yang akan menerapkan skema ini.

Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan disebut kemungkinan besar tidak akan termasuk dalam kebijakan WFH tersebut.

“Supaya tidak disalahpahami, kebijakan ini hanya untuk sektor yang memungkinkan bekerja secara fleksibel,” jelas Prasetyo.

Rencana ini sendiri merupakan bagian dari arahan Presiden dalam sidang kabinet sebagai upaya meningkatkan efisiensi kerja, baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor tertentu.

Baca Juga: PP Tunas Resmi Berlaku, Roblox Batasi Anak di Bawah 13 Tahun Hanya Bisa Main Offline, TikTok Siap Blokir Akun di Bawah 16

Saat ini, pemerintah masih merampungkan skema teknis agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif tanpa mengganggu produktivitas.

Dengan semakin dekatnya pengumuman resmi, masyarakat kini menunggu kepastian kapan kebijakan WFH ini benar-benar diterapkan secara luas.***