POJOKSATU.id - Sorotan publik kembali mengarah ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) membuka fakta bahwa bandara tersebut selama bertahun-tahun menjadi beban fiskal berat bagi daerah.

Setiap tahun APBD Jabar disebut harus mengucurkan sekitar Rp100 miliar hanya untuk menopang operasional fasilitas yang belum bergerak optimal itu.

“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden,"

Baca Juga: APES BANGET!Turis Singapura Bikin Geger di Pasar Jodoh, Duit Rp400 Juta Hilang Dicopet Kayak Ditelan Angin

"melihat ada beban fiskal pada APBD Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” kata Gubernur KDM  dikutip pojoksatu.id dari inilah.com 23/1/2026.

KDM menilai kondisi ini tak bisa dibiarkan.

Ia menyebut ada kejanggalan dalam arah kebijakan transportasi nasional yang berdampak langsung pada rendahnya pemanfaatan Kertajati.

Baca Juga: Klaim Link Pendaftaran CPNS Kemendagri 11 Januari–7 Februari 2026 Ternyata Hoaks

“Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Kereta Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” ujarnya.

Tidak berhenti pada kritik, KDM mengusulkan langkah strategis berupa perubahan fungsi kawasan Kertajati agar tak terus menjadi beban APBD.

Menurutnya, bandara tersebut lebih realistis dijadikan pusat pertahanan nasional.

Baca Juga: APES BANGET!Turis Singapura Bikin Geger di Pasar Jodoh, Duit Rp400 Juta Hilang Dicopet Kayak Ditelan Angin

“Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, KDM menegaskan bahwa wacana yang ia ajukan bukanlah penjualan aset.

Melainkan skema tukar guling dengan aset milik pemerintah pusat di Bandung, termasuk kawasan Husein Sastranegara.

“Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah,” ujarnya

Wacana ini langsung memantik perhatian publik. Pemerintah pusat disebut tengah menunggu hasil kajian lengkap sebelum memberi keputusan final.

Baca Juga: Klaim Link Pendaftaran CPNS Kemendagri 11 Januari–7 Februari 2026 Ternyata Hoaks

Sementara itu, keresahan masyarakat mengenai masa depan Kertajati makin menguat.

Mengingat bandara tersebut dibangun sebagai proyek strategis nasional namun hingga kini belum mampu mencapai fungsinya secara maksimal.***