POJOKSATU.id, MEDAN - Sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit yang diduga milik Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga (EAR) disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pabrik pengolahan kelapa sawit itu diduga senilai Rp15 miliar. Disita terkait kasus dugaan suap yang menyeret nama EAR.

Penyitaan tersebut dilakukan oleh Tim Penyidik pada Rabu, (1/5/2024) dengan menyita tanah dan bangunan seluas 14.027 M2 yang terletak di Kelurahan Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut).

Baca Juga: Park Sung Hoon Berbagi Kisah Emosional Tentang Masa Lalu Keluarga Miskin, Menyentuh Hati Netizen

Berdasarkan informasi yang diterima, lokasi tersebut sebenarnya sedang dalam tahap uji coba operasional sebagai pabrik pengolahan kelapa sawit.

"Nilai aset yang disita mencapai Rp15 miliar dan diduga diperoleh dari penerimaan suap Tersangka EAR dan rekannya," kata Kepala Bagian Pemberiataan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (2/5/2024).

Ali Fikri mengatakan, penyitaan tersebut untuk mencegah klaim dari pihak-pihak tertentu, hingga akhirnya KPK memasang plang bertuliskan sita untuk menegaskan status aset tersebut.

Baca Juga: Minta Maaf Gegara Bikin ARMY Sedih, BigHit Music Janji Tuntaskan Kasus Hukum Terhadap Penyebar Fitnah BTS

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa aset tersebut benar-benar terhubung dengan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki KPK.

Selanjutnya, KPK akan melakukan analisis lebih lanjut dan mengkonfirmasi informasi melalui pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara ini.

Penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus ini merupakan bagian dari upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia dan memastikan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik tidak terjadi.

Baca Juga: Touring Sunmori to The South: Eksplorasi Seru Komunitas Honda ADV Bogor Raya Jelajah Alam Bogor Selatan

EAR sendiri merupakan seorang Bupati Labuhanbatu yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penerimaan suap.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi negara yang seharusnya bertanggung jawab dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi.

Tindakan penyitaan aset ini merupakan langkah yang penting dalam rangka mengungkap kasus korupsi yang lebih besar yang mungkin melibatkan banyak pihak.

Baca Juga: Minta Maaf Atas Curhatannya soal Kelakuan Buruk Sang Adik, Via Vallen Memohon Agar Netizen Berhenti Menghujat Keluarganya

"KPK berkomitmen untuk terus melakukan tindakan tegas dan adil dalam pemberantasan korupsi agar keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan," tandas Ali. ***