POJOKSATU.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang 2026 mulai menunjukkan dampak yang semakin serius.
Luas areal yang terbakar telah mencapai lebih dari 202 ribu hektare, sementara potensi kerugian ekonomi dan kesehatan diperkirakan bisa menembus Rp123,1 triliun.
Data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat luas areal terbakar sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 202.010,96 hektare secara nasional.
Tak hanya luas lahan yang terbakar, jumlah kejadian karhutla juga mengalami lonjakan tajam.
Data Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK menunjukkan kejadian karhutla pada Januari-Juni 2026 meningkat 366 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Kondisi ini menjadi perhatian karena Indonesia masih menghadapi periode kemarau di sejumlah wilayah.
Kalimantan Barat Jadi Wilayah dengan Kebakaran Terluas
Berdasarkan data SIPONGI, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas areal terbakar terbesar hingga Agustus 2026.
Luas lahan yang terbakar di provinsi tersebut mencapai 38.310,86 hektare. Sementara itu, Papua Selatan berada di posisi kedua dengan luas areal terbakar mencapai 25.838,53 hektare.
Besarnya angka di Papua Selatan juga menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa karhutla tidak lagi hanya terkonsentrasi di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kawasan rawan kebakaran di Sumatra dan Kalimantan.
Sejumlah wilayah non-gambut seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Timur juga turut terdampak.
Baca Juga: Karhutla Kalimantan Makin Jadi Perhatian, Jepang Siapkan 3 Helikopter CH-47 untuk Indonesia
Artinya, persoalan karhutla kini semakin meluas secara geografis.
Kerugian Bisa Mencapai Rp123,1 Triliun
Center for Economic and Law Studies (CELIOS) kemudian menghitung dampak ekonomi dan kesehatan yang ditimbulkan oleh karhutla tersebut.
Dalam laporan bertajuk “Yang Sesak Napas dan Yang Membayar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan”, CELIOS memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla selama Januari-Agustus 2026 berada di kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan angka Rp123,1 triliun bahkan belum memasukkan kemungkinan kebakaran terus meluas hingga akhir tahun.
“Angka Rp123,1 triliun ini setara 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026.”
Baca Juga: Akhirnya 36 Helikopter dari 8 Negara Masuk Indonesia Tangani Karhutla, Ada Rusia dan Amerika
Huda menegaskan, potensi kerugian riil bisa lebih besar apabila karhutla masih berlanjut dalam beberapa bulan ke depan.
Kerugian Ekonomi Saja Capai Rp29,54 Triliun
Dari sisi ekonomi, CELIOS memperkirakan kerugian akibat hilangnya aset fisik dan terganggunya aktivitas ekonomi mencapai Rp29,54 triliun atau sekitar 0,23 persen dari PDB nasional.
Dampaknya tidak hanya berasal dari lahan atau aset yang terbakar.
Aktivitas perdagangan, pertanian, akomodasi, hingga sektor makanan dan minuman juga dapat terganggu akibat asap dan terhentinya aktivitas produksi.
Kalimantan Barat tercatat sebagai wilayah dengan estimasi dampak ekonomi nominal terbesar, sekitar Rp5,7 triliun.
Berikutnya Papua Barat sekitar Rp4,3 triliun dan NTT sekitar Rp2,8 triliun.
Baca Juga: 303 Karhutla dan 5.687 Warga Kesulitan Air, Kemarau Mulai Menekan Garut
CELIOS juga memperkirakan karhutla menyebabkan sekitar Rp269,86 miliar potensi penerimaan pajak bersih daerah hilang.
Biaya Kesehatan Bisa Mencapai Rp93,56 Triliun
Persoalan tidak berhenti pada kerugian ekonomi.
Asap akibat karhutla juga membawa ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, khususnya gangguan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
CELIOS memperkirakan sekitar 1,78 juta orang berpotensi terdampak dalam skenario masyarakat yang terdiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan.
Dalam skenario tersebut, biaya kesehatan diperkirakan mencapai Rp9,75 triliun.
Baca Juga: Kabut Asap Karhutla Ganggu Penerbangan 29 Agustus 2026, Ini Kondisinya
Namun, jika masyarakat yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ikut dihitung, jumlah warga yang berpotensi terdampak melonjak menjadi sekitar 17,4 juta orang.
Dalam skenario ini, biaya kesehatan diperkirakan mencapai Rp93,56 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan.
Ketika asap menyebar, masyarakat harus menanggung risiko kesehatan, sementara pemerintah dan daerah berpotensi menghadapi beban ekonomi yang jauh lebih besar.
CELIOS Soroti Penanganan Karhutla
CELIOS menilai perubahan pola kebakaran tahun ini perlu menjadi perhatian pemerintah.
Baca Juga: Presiden Prabowo Kembali Turun ke Lapangan Tangani Karhutla, Kali Ini Bertolak ke Riau
Pasalnya, karhutla tidak lagi hanya terkonsentrasi di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Munculnya titik kebakaran signifikan di Papua serta sejumlah wilayah non-gambut menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang lebih luas.
CELIOS juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap izin usaha, termasuk perkebunan sawit dan sektor pertambangan, terutama apabila terdapat indikasi pelanggaran yang berkaitan dengan kebakaran.
Selain itu, pemerintah didorong memperkuat penanganan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap serta membentuk tim pemulihan ekosistem terpadu.
Belum Akhir Tahun, Kerugian Sudah Ratusan Triliun
Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan, angka Rp123,1 triliun tersebut merupakan estimasi berdasarkan kondisi Januari-Agustus 2026.
Baca Juga: Kabut Asap Karhutla Kepung Malaysia, Kasus ISPA Naik 124 Persen
Dengan musim kemarau yang masih berlangsung di sejumlah daerah, potensi kebakaran dan dampaknya masih dapat bertambah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya juga menyebut luas karhutla nasional pada periode Januari-Juli 2026 sudah berada di kisaran 202 ribu hektare, di tengah ancaman El Niño yang diperkirakan meningkatkan kondisi panas dan kering.
