POJOKSATU.id, JAKARTA-- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto mengaku bingung dengan tuduhan Presiden Keenam SBY soal MA akan memenangkan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko soal Demokrat.
Juru Bicara MA ini pun menanggapi keresahan SBY dan menyebut permohonan PK Moeldoko baru masuk dan masih dalam proses untuk diadili.
Dilansir dari laman kepaniteraan MA, permohonan PK Moeldoko masuk pada Senin, 15 Mei 2023 dan teregister dengan nomor perkara:128 PK/TUN/2023.
Belum ada majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut.
Baca Juga :
Kekhawatiran SBY Hasil PK Moeldoko Menang di Mahkamah Agung, Demokrat Diambil Alih
Dalam kasus seperti ini, MA biasanya menghabiskan waktu maksimal tiga bulan untuk memutus permohonan PK.
"Berdasarkan Sistem informasi Administrasi Perkara di MA itu tanggal distribusi masih kosong dan majelisnya masih kosong alias belum ada. Bagaimana mungkin putusannya bisa ditebak-tebak? tunggu saja proses di MA terkait perkara itu," ujar Suharto kepada wartawan, Senin (29/5).
Suharto selanjutnya meminta sejumlah pihak bersabar menunggu persidangan berlangsung dengan tidak melempar asumsi atau opini ke publik.
"Nanti setelah tanggal distribusi terisi tanggalnya dan ada ditetapkan majelisnya, maka majelis mempelajari berkasnya dan menetapkan hari dan tanggal persidangan," katanya lagi.
Seperti diketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) khawatir Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko dimenangkan Mahkamah Agung (MA).
Jika MA memenangkan PK Moeldoko, maka Demokrat akan diambil alih. Dengan kata lain Demokrat versi AHY dihalangi ikut Pemilu 2024.
“Berkaitan dengan PK Moeldoko di MA, tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih,” kata SBY melalui Twitter-nya, Minggu (28/5/2023).
Menurut SBY, sulit diterima akal sehat bahwa PK Moeldoko akan dikabulkan MA. Karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan.
Namun jika hal ini benar terjadi, info bahwa ada tangan-tangan politik ingin mengganggu dan menjegal partainya di Pemilu 2024, barangkali hal itu adalah benar.
“Ini berita yang sangat buruk,” ujar Presiden ke-6 RI itu.
SBY pun berharap, pemegang kekuasaan, baik di ranah politik maupun hukum, tetap amanah dan menegakkan kebenaran dan keadilan. (ikror/pojoksatu)
