POJOKSATU.id, ACEH--- Juru Bicara Posko Bencana Hidrometeorologi Aceh 2025, Murthalamuddin, mengungkap beberapa daerah di Aceh Tengah dan Bener Meriah masih terisolir hingga minggu keempat bencana.

Murthalamuddin juga menuding pemerintah pusat terkesan lamban menangani bencana di Aceh dan melakukan anomali serta lips service terkait penanganan bencana di Aceh ini.

Jubir Murthalamuddin mengungkap ini saat diwawancarai CNN Indonesia seperti dikutip dari akun Facebook  pribadinya, Minggu (21/12).

“Saya baru berbicara dengan bupati, ternyata sampai minggu keempat, daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah dan beberapa daerah, terisolir. Ini kan sesuatu yang luar biasa,” tegas Murthalamuddin dalam wawancara itu.

Baca Juga: Jubir Aceh Tuding Pemerintah Pusat Anomali Tangani Bencana, Bertolak Belakang Fakta di Lapangan

“Dengan siapa lagi kami mengadu. Dengan siapa kami menyampaikan lagi. Pak Presiden sudah berkali-kali menyatakan komitmen. Tapi sampai hari ini ke bawah kita tidak melihat reaksi yang kuat dari perintah-perintah Presiden kepada jajaran,” ujarnya lagi.

 Dia juga menganggap pemerintah pusat sangat lamban menangani bencana di Aceh dan hanya terkesan lips service saja.

“Sementara dari pusat kita lihat terkesan adem, terkesan direncanakan, terkesan hanya menyampaikan saja sebagai bentuk penyampaian-penyampaian lips service,” tegasnya.

Dia pun memberikan contoh, janji Mensos Saipullah Yusuf memberikan Rp 10 ribu per jiwa, namun uang itu sampai hari ini belum juga turun kepada warga terdampak banjir dan longsor di Aceh.

Baca Juga: Ketua Komisi X DPR Kritik Kampus Terjebak Kuantitas, Mutu Pendidikan Dinilai Tertinggal

Menurutnya hingga minggu ke empat, yang seharusnya yang dilakukan, segera para korban itu mendapat penghasilan atau apa saja yang membuat mereka bisa produktif.

Dan mereka punya waktu dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan.

“Jadi menurut saya, saat ini pemerintah pusat terkesan sangat lamban menangani ini. Sementara pemerintah daerah kehabisan napas karena dipertanggungkan dengan banyak sekali  kebutuhan-kebutuhan yang kemarin di anggaran. Sementara anggaran transfer dari pusat dikurangi, beban ditambah,” ujarnya.

“Oleh karena itu menurut kami, ini satu yang sangat anomali tentang penyampaian pemerintah pusat dengan kenyataan di lapangan yang sangat hancur lebur penanganan,” tegasnya lagi.***