POJOKSATU.id, ACEH-- Juru Bicara Posko Bencana Hidrometeorologi Aceh 2025, Murthalamuddin, menuding pemerintah pusat bersifat anomali dalam menangani bencana di Aceh.
Pemerintah pusat lamban menangani bencana dan juga hancur lebur dalam penanganannya. Namun pada sisi lain mengklaim dan menganggap penanganan berjalan baik.
Hal ini disampaikan oleh Murthalamuddin ketika diwawancarai CNN Indonesia dan videonya diunggah sendiri oleh Murthalamuddin di akun medsos pribadinya @murthala murthalamuddin, Minggu (21/12).
Baca Juga: TV Malaysia Sentil Respons Pemerintah Prabowo soal Bencana, Publik Indonesia Bereaksi Keras
Pada mulanya saat diwawancarai, dia menyampaikan, sepertinya dalam penanganan bencana hari ini, kesannya relawanlah yang menjadi tulang punggung dan harapan dari banyak masyarakat.
“Kita harus memahami juga, bahwa pemerintah daerah itu tidak akan mampu menjadi tulang punggung dari seluruh kegiatan penanggulangan darurat disebabkan pemerintah daerah mengalami tiga masalah dengan anggarannya,” jelasnya.
Tiga masalah itu antara lain: Pertama tentang efisiensi. Kedua transfer daerah yang dikurangi. Ketiga kewajiban pemerintah daerah juga membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Sehingga pemerintah daerah di Aceh dan dimana-mana yang terkena bencana hari ini kan kehabisan napas untuk bagaimana menanggulangi,” jelasnya.
Dia juga menganggap pemerintah pusat sangat lamban menangani bencana di Aceh dan hanya terkesan lips service saja.
“Sementara dari pusat kita lihat terkesan adem, terkesan direncanakan, terkesan hanya menyampaikan saja sebagai bentuk penyampaian-penyampaian lips service,” tegasnya.
Dia pun memberikan contoh, janji Mensos Saipullah Yusuf memberikan Rp 10 ribu per jiwa, namun uang itu sampai hari ini belum turun juga.
Baca Juga: Viral Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf soal Penanganan Banjir Aceh, Sebut Kendala Medan Berat
Menurutnya hingga minggu ke empat, yang seharusnya yang dilakukan, segera para korban itu mendapat penghasilan atau apa saja yang membuat mereka bisa produktif.
Dan mereka punya waktu dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan.
“Jadi menurut saya, saat ini pemerintah pusat terkesan sangat lamban menangani ini. Sementara pemerintah daerah kehabisan napas karena dipertanggungkan dengan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kemarin di anggaran. Sementara anggaran transfer dari pusat dikurangi, beban ditambah,” ujarnya.
“Oleh karena itu menurut kami, ini satu yang sangat anomali tentang penyampaian pemerintah pusat dengan kenyataan di lapangan yang sangat hancur lebur penanganan,” tegasnya.
Dia mengaku baru berbicra dengan beberapa bupati tentang daerah terisolir, ternyata sampai minggu keempat, masih saja daerah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan beberapa daerah masih terisolir.
“Ini kan sesuatu yang luar biasa,” tegasnya.
“Dengan siapa lagi kami mengadu. Dengan siapa kami menyampaikan lagi. Pak Presiden sudah berkali-kali menyatakan komitmen. Tapi sampai hari ini ke bawah kita tidak melihat reaksi yang kuat dari perintah-perintah Presiden kepada jajaran,” ujarnya lagi.***
