POJOKSATU.id — Evaluasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menemukan adanya tiga masalah fundamental yang disebut menjadi akar kekacauan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Alih-alih menyehatkan anak-anak, program ini justru menimbulkan keresahan akibat ribuan kasus keracunan massal.

Tiga Masalah Utama MBG

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan persoalan pertama adalah buruknya pemahaman gizi dan pangan.

Menurutnya, menu yang disajikan tidak hanya lemah secara kualitas gizi, tetapi juga seragam tanpa mempertimbangkan sumber pangan lokal.

“Hal ini justru bertentangan dengan jargon swasembada pangan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (29/9/2025).

Baca Juga: Polemik Aksi Bobby Nasution Hentikan Truk Aceh Ganti BL ke BK, Pemprov Sumut Beri Klarifikasi: Bukan Razia Resmi

Kedua, ada struktur kepemimpinan yang keliru.

Badan Gizi Nasional (BGN) yang seharusnya dikelola pakar gizi, ahli pangan, dan tenaga kesehatan, justru didominasi purnawirawan militer.

Ketiga, adalah eksklusi sekolah dan masyarakat sipil. Ubaid menilai sekolah hanya dijadikan objek program, padahal anggaran yang digunakan sebagian besar berasal dari pos pendidikan.

“Ambisi yang hanya mengejar target kuantitas, terbukti mengabaikan standar akuntabilitas, keamanan, dan keselamatan anak.

Program ini dijalankan terburu-buru untuk pencitraan politik, bukan perlindungan gizi anak,” tambahnya.

Lonjakan Korban Keracunan

JPPI juga merilis data mengejutkan. Hingga Jumat (27/9/2025), jumlah korban keracunan MBG mencapai 8.649 anak, naik 3.289 kasus hanya dalam dua pekan terakhir.

Lonjakan terbesar tercatat pada 22–27 September 2025 dengan 2.197 anak keracunan dalam sepekan.

“Alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal.

Baca Juga: Ini Dia 7 Jurus BK Hebat, Mengubah Ruang Konseling Jadi Rumah Pulang bagi Siswa

Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orangtua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata kegagapan program ini,” kata Ubaid.

JPPI Desak Pemerintah Tutup Semua SPPG

Atas kondisi ini, JPPI mengecam langkah pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi kasus keracunan.

Mereka mendesak seluruh dapur MBG dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh.

“Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah.

Karena itu, kami menuntut semua dapur dihentikan sementara untuk pembenahan total,” tegas Ubaid.

Respon Pemerintah

Pemerintah pun bergerak. Dalam rapat koordinasi Minggu (28/9/2025), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan perbaikan setelah tiba di Tanah Air.

Baca Juga: Prabowo Minta Dapur MBG Wajib Menerapkan SOP, Termasuk Mempunya Alat Tes Uji Makanan Agar Tak Keracunan Lagi

“Pertemuan hari ini untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan mengambil langkah cepat,” ujar Zulhas.

Beberapa poin hasil Rakor antara lain:

  • Menutup sementara SPPG yang bermasalah selama evaluasi dan investigasi.

  • Memperketat kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak.

  • Mewajibkan sterilisasi alat makan dan perbaikan sanitasi, khususnya kualitas air dan alur limbah.

  • Mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS dalam memantau dapur MBG.

“Semua K/L, Pemda, dan pemangku kepentingan harus aktif dalam proses perbaikan ini,” tegas Zulhas.

Baca Juga: Dari Kampus ke Jalan Raya, Generasi Muda Diajak Jadi Pelopor Keselamatan Berkendara

Pemerintah juga menegaskan seluruh langkah dilakukan terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman dan bergizi. ***

Akses artikel bisa dibaca melalui apps kami: