POJOKSATU.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja bertemu dengan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (7/9/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyinggung soal proyek MRT Jakarta yang merupakan salah satu kerja sama antara Indonesia dan Korsel di bidang infrastruktur.
Jokowi mengatakan bahwa ia berharap pembangunan MRT Jakarta Fase 4 bisa dimulai pada tahun 2024.
Fase 4 ini akan menghubungkan Stasiun Lebak Bulus dengan Stasiun Cikarang Barat, dengan panjang sekitar 87 km.
Baca Juga: LRT Jabodebek Resmi Beroperasi, Adhi Karya Lanjut Garap MRT Jakarta
Jokowi mengaku senang dengan perkembangan MRT Jakarta yang sudah mencapai Fase 2B, yaitu dari Stasiun Bundaran HI sampai Stasiun Ancol Barat.
"Kami berharap pada tahun 2024 bisa memulai pembangunan MRT Jakarta Fase 4.
Ini adalah proyek yang sangat penting bagi kami, karena akan mengurangi kemacetan dan polusi di ibu kota," kata Jokowi.
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol menyambut baik permintaan Jokowi tersebut.
Ia mengatakan bahwa Korsel siap mendukung Indonesia dalam membangun infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.
Ia juga mengapresiasi komitmen Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur.
"Korea Selatan dan Indonesia adalah mitra strategis yang saling mendukung. Kami akan terus berkolaborasi dalam berbagai bidang, termasuk infrastruktur.
Kami berharap proyek MRT Jakarta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta," ujar Yoon.
MRT Jakarta adalah salah satu proyek infrastruktur prioritas pemerintah Indonesia.
Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan produktivitas warga Jakarta, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.
Baca Juga: LRT Jabodebek Resmi Beroperasi: Era Baru Mobilitas Jakarta dengan Layanan Terintegrasi dan Non Tunai
Proyek ini juga menjadi simbol kerja sama antara Indonesia dan Korsel, yang telah berlangsung sejak tahun 2009.
Untuk membangun infrastruktur sampai tahun 2024, pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran sebesar Rp 6.445 triliun.
Anggaran ini akan dialokasikan untuk membiayai sekitar 245 proyek infrastruktur strategis nasional (PSN) di berbagai sektor, seperti transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan pariwisata.
Namun, pemerintah Indonesia juga menghadapi tantangan dalam membiayai pembangunan infrastruktur.
Salah satu tantangannya adalah defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dipatok sebesar 2,16-2,64% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2024.
Defisit ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mencari sumber pendanaan alternatif selain pajak dan utang.
Baca Juga: Ridwan Kamil Dorong Lomba Kereta Peti Sabun Mendunia, Kembali Digelar Setelah 35 Tahun Vakum
Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan alternatif adalah dengan melibatkan swasta dan asing dalam proyek-proyek infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).
Skema ini diharapkan dapat mengurangi beban fiskal pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek infrastruktur.
Meski demikian, pemerintah tetap menjadikan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional.
Hal ini sesuai dengan visi Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang berdaya saing dan berkeadilan sosial.
Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.***
