POJOKSATU.ID - Upacara Jumenengan atau penobatan raja di Keraton Solo hari ini tak hanya menjadi agenda budaya, tetapi juga menyita perhatian politik nasional.
Sejumlah tokoh penting diundang, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Kehadiran keduanya di momen sakral Keraton Surakarta bukan hanya seremonial adat.
Banyak pihak menilai pertemuan dua figur berpengaruh dari trah Mataram Islam itu mengirimkan sinyal harmonisasi politik Jawa di tengah dinamika nasional.
Ketua Panitia Jumenengan Dalem Nata Binayangkare SISKS Pakoe Boewono XIV, GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani.
Membenarkan bahwa seluruh unsur pemerintahan diundang, termasuk Jokowi.
“Iya semuanya diundang, Bapak Jokowi juga diundang,” ujarnya, dikutip dari detikJateng, Sabtu 15 November 2025.
Sementara itu, Sri Sultan HB X telah mengonfirmasi kehadiran. Untuk Paku Alam X, panitia menyebut belum menerima kepastian.
Baca Juga: Apa Itu PRB BPJS? Panduan Lengkap Program Rujuk Balik untuk Pasien Kronis
Bagi kalangan pengamat budaya, kehadiran Jokowi dan Sultan HB X memunculkan tanda tanya menarik.
Apakah ini hanya penghormatan terhadap adat, atau ada pesan politik yang lebih dalam?
Hubungan antara Keraton Surakarta dan Yogyakarta memiliki sejarah panjang, baik dalam konteks budaya maupun dinamika kewibawaan.
Sultan HB X selama ini dikenal sebagai tokoh berpengaruh di ranah budaya dan perpolitikan nasional.
Sementara Jokowi, yang berasal dari Solo, memiliki kedekatan emosional dengan Keraton Surakarta.
Pertemuan keduanya di satu panggung budaya adalah simbol besar yang tak bisa dilepaskan dari konteks politik Jawa.
Dalam tradisi Jawa, simbol selalu punya makna. Kalau dua tokoh besar hadir bersamaan, itu pasti dibaca publik sebagai isyarat harmoni.
Jumenengan Pakoe Boewono XIV bukan sekadar seremoni, tetapi peneguhan kekuasaan simbolik yang diwariskan dari tradisi Mataram Islam.
Baca Juga: Liburan Surga Bawah Laut! 8 Destinasi Wisata Raja Ampat yang Wajib Dikunjungi
Pada prosesi hari ini, panitia memberlakukan aturan ketat terkait pakaian tamu.
“Pada adatnya, tamu tidak boleh menggunakan motif parang,” tegas GKR Timoer.
Motif parang dianggap sakral karena melambangkan kekuatan, kewibawaan, dan kepemimpinan.
Menurut adat, motif tersebut hanya dikenakan pada upacara tertentu oleh pihak tertentu.
Baca Juga: Honorer Yang Diangkat PPPK Berhak Menerima 5 Jaminan Sosial Ini, Sesuai UU ASN 2023!
Aturan ini membuat para tamu kehormatan termasuk pejabat negara harus ekstra hati-hati dalam memilih busana.
Panitia juga mengundang raja-raja dari berbagai daerah Nusantara.
Namun, GKR Timoer mengaku belum mendapatkan daftar lengkap siapa saja yang telah mengonfirmasi kehadiran.
Meski begitu, momentum berkumpulnya para bangsawan dan tokoh adat menjadi sorotan tersendiri.
Prosesi Jumenengan menjadi ruang pertemuan budaya lintas daerah, yang sekaligus memperkuat posisi Solo sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa.
Di tengah derasnya perbincangan politik nasional, kehadiran Jokowi di Jumenengan tentu bukan hal yang dianggap biasa.
Mengingat latar belakangnya sebagai putra Solo dan mantan Wali Kota Solo, acara Keraton Surakarta selalu memiliki bobot emosional tersendiri baginya.
Sementara Sultan HB X, sebagai figur sentral Yogyakarta, membawa nilai simbolik yang tak kalah kuat.
Jika ditarik lebih jauh, prosesi Jumenengan hari ini dapat terbaca sebagai momen afirmasi budaya Jawa.
Sekaligus peneguhan harmoni tingkat elite Jawa di tengah suhu politik yang kian dinamis menjelang tahun-tahun politik berikutnya.
Publik tentu akan menafsirkan kehadiran Jokowi dan Sultan HB X dengan berbagai sudut pandang.
Namun, panitia menegaskan bahwa fokus utama acara adalah peneguhan adat dan penghormatan terhadap tradisi trah Mataram Islam.
Meski demikian, narasi politik seringkali tidak bisa lepas dari pertemuan tokoh-tokoh besar.
Apalagi jika berkaitan dengan simbol budaya Jawa, yang sejak lama menjadi salah satu poros penting dalam dinamika kekuasaan Indonesia.
Apakah Jumenengan hari ini menjadi sinyal politik? Atau hanya penghormatan budaya semata?
Publik tampaknya akan terus membaca dan menafsirkan maknanya.***
