POJOKSATU.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui dan menetapkan calon pahlawan nasional. Penetapan gelar Pahlawan Nasional tersebut akan diselenggarakan tepat di Hari Pahlawan 10 November 2023.

Jokowi akan memberikan langsung Gelar Pahlawan Nasional kepada para ahli waris, sebagai pengakuan atas kontribusi yang luar biasa.

Jokowi melakukan penetapan gelar Pahlawan Nasional tersebut tercantum dalam surat Kementerian Sekretaris Negara bernomor R-09/KSN/SM/Gt.02.00/11/2023 yang ditujukan kepada Menteri Sosial.

Baca Juga: 10 Link Twibbon Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023 dan Cara Menggunakannya

Penetapan gelar pahlawan nasional dilakukan Jokowi sebagaimana tercantum dalam surat kementerian Sekretaris Negara bernomor R-09/KSN/SM/Gt.02.00/11/2023 yang ditujukan kepada Menteri Sosial.

Gelar pahlawan tidak hanya diberikan kepada tokoh-tokoh yang ikut serta secara langsung dalam melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan, tetapi juga kepada mereka yang berperan aktif di berbagai bidang untuk mencapai kemerdekaan.

Oleh karena itu, mulai dari raja hingga ulama, diberikan penetapan gelar pahlawan nasional.

Gelar pahlawan nasional baru ini berasal dari enam daerah yakni Bali, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung.

KH Abdul Chalim yang merupakan salah satu sosok Pahlawan Nasional dari Indonesia yang baru mendapat penetapan gelar pada 10 November 2023 mendatang.

KH Abdul Chalim Leuwimunding adalah seorang ulama dari tatar Sunda, adalah salah satu pendiri NU. Lahir pada 2 Juni 1898 di Leuwimunding, ia memiliki latar belakang keturunan yang terkait dengan kepemimpinan dan pejuangan republik.

Baca Juga: Masih Jadi Misteri, Ini Dia 5 Pahlawan Indonesia yang Hilang dan Jasadnya Belum Ditemukan

KH Abdul Chalim telah menekuni pendidikan agama dari usia remaja. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah H I S (Hollandsch Inlandsche School), Abdul Chalim belajar di beberapa pesantren di wilayah Leuwimunding dan Rajagaluh

Pada tahun 1913, Abdul Chalim melanjutkan pendidikannya di Makkah.

Sepulangnya dari Makkah, dirinya bergabung dengan temannya KH. Abdul Wahab Hasbullah yang memiliki komitmen untuk memerdekakan Indonesia.

Abdul Chalim membantu menangani dan mengelola organisasi-organisasi yang telah dirintis oleh KH Abdul Wahab Hasbullah, yaitu Nahdlatul Wathan yang kemudian menjadi Syubbanul Wathon.

Pada awal pembentukan Komite Hijaz, KH Abdul Chalim menulis surat undangan kepada seluruh ulama pesantren di Jawa dan Madura untuk hadir pada pertemuan yang diselenggarakan pada 31 Januari 1926.

Isi surat tersebut menekankan pada tujuan kemerdekaan Indonesia dan mendapat respon yang luar biasa dari para ulama sehingga sebanyak 65 ulama hadir dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga: Aron Donnum Pahlawan Toulouse dalam Kemenangan Bersejarah Atas Liverpool

Komite Hijaz pada akhirnya mendorong tercapainya kesepakatan di antara para ulama untuk mendirikan Nahdlatul Ulama dengan KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Aam dan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib awal.

KH Abdul Chalim sendiri merupakan Katib Tsani (Sekretaris kedua) pada kepengurusan PBNU periode pertama.

Selain itu, KH Abdul Chalim juga merupakan pembina kerohanian organisasi semi militer Hizbullah.

Abdul Chalim dikenal sebagai Muharrikul Afkar yang artinya penggerak dan pembangkit semangat perjuangan.

KH Abdul Chalim juga pernah mendapat sebutan “Mushlikhu Dzatil Bain” (pendamai dari kedua pihak yang berselisih) karena sering mendamaikan para ulama yang bersitegang.

Perjalanan Abdul Chalim juga menapaki dunia politik hingga pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).***