POJOKSATU.ID - Pemerintah terus menggema janji “pelayanan kesehatan merata” dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional 2025.
Namun bagi warga di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan), kata “merata” tampak masih menjadi mimpi panjang yang belum tercapai.
Di Kabupaten Nias Barat (Sumatera Utara), misalnya, dari 962 ribu penduduk hanya satu rumah sakit rujukan yang benar-benar memadai.
“Kami sering harus pergi ke kota besar jika butuh dokter spesialis,” kata Surya, salah satu warga Nias, dikutip dari dinkes sumut Juli 2025.
Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa kemajuan infrastruktur saja belum cukup jika distribusi tenaga medis dan fasilitas masih timpang.
Data riset memperkuat realitas tersebut. Sebuah studi kuantitatif menyebut bahwa hambatan geografis.
Dan ketersediaan SDM berpengaruh signifikan terhadap akses layanan kesehatan di daerah terpencil.
Meski program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan, masalah infrastruktur, jarak ke puskesmas, dan jaringan transportasi tetap menjadi penghalang.
Pemerintah telah memulai pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dasar di wilayah 3T.
Contohnya di Nias Barat, peletakan batu pertama RSUD Pratama mencerminkan komitmen fisik.
Namun di sisi lain, kualitas layanan masih terkendala kurangnya dokter spesialis, rusaknya akses jalan, dan mahalnya biaya transportasi untuk mencapai fasilitas.
Penelitian menunjukkan bahwa dalam Puskesmas di Seko (Sulawesi) misalnya, kondisi jalan yang buruk dan fasilitas yang terbatas mempengaruhi tingkat kunjungan masyarakat.
Bagi warga, ketimpangan ini berarti harus menyiapkan biaya ekstra, waktu lebih panjang menempuh perjalanan.
Bahkan memilih layanan tradisional karena akses ke medis modern terlalu sulit.
Penelitian di daerah tertinggal menunjukkan bahwa minat terhadap layanan kesehatan tradisional meningkat karena fasilitas modern sulit dijangkau
Para ahli menilai bahwa pemerataan layanan kesehatan di Indonesia tidak bisa hanya diukur dari jumlah bangunan rumah sakit atau puskesmas yang berdiri.
Baca Juga: JANGAN TERJEBAK! Ini 7 Tipe Soal HOTS yang Paling Sering Muncul di Tes Substantif PPG 2025!
Pembangunan fisik memang penting, namun tanpa dukungan sistem yang menyeluruh, upaya tersebut akan sulit mencapai hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerataan kesehatan menuntut pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan.
Mencakup distribusi tenaga medis, infrastruktur transportasi yang memadai, pemanfaatan teknologi digital seperti telemedisin.
Serta peningkatan literasi kesehatan di tingkat masyarakat.
Baca Juga: Harga Beras di Pasar Serpong Dipastikan Tetap Stabil oleh Satgas
Peningkatan jumlah fasilitas tanpa diikuti akses yang merata dan keterjangkauan biaya hanya akan menjadikan fasilitas itu sebagai simbol pembangunan semata.
Berdiri megah, namun tidak banyak membantu mereka yang tinggal jauh dari pusat kota atau wilayah terpencil.
Karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa setiap daerah, terutama di kawasan timur Indonesia dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Memiliki tenaga kesehatan yang cukup, fasilitas pendukung, serta sistem rujukan yang efektif.
Teknologi digital memang menawarkan harapan baru melalui telemedisin dan layanan konsultasi jarak jauh.
Yang memungkinkan pasien di daerah sulit menjangkau dokter spesialis tanpa harus menempuh perjalanan panjang.
Namun, di balik peluang besar itu, masih ada tantangan nyata berupa keterbatasan jaringan internet.
Kurangnya pelatihan tenaga medis dalam penggunaan teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat.
Agar transformasi ini berhasil, dibutuhkan sinergi lintas sektor, antara kementerian kesehatan, komunikasi dan informatika, pemerintah daerah.
Baca Juga: Etis atau Tidak, Uang Koruptor untuk Bayar Utang Negara?
Hingga lembaga pendidikan kedokteran.
Selain infrastruktur teknologi, peningkatan pendidikan kesehatan masyarakat juga krusial.
Agar masyarakat lebih proaktif menjaga kesehatan dan memanfaatkan layanan digital secara bijak.
Dengan demikian, pemerataan layanan kesehatan tidak bisa berhenti pada pembangunan fasilitas.
Baca Juga: Heboh Baru Dicor Udah Retak, Warga Temukan Kelapa di Dalam Pondasi Tiang Listrik, Proyek Asal Jadi?
Melainkan harus menjadi gerakan nasional yang menekankan akses, kualitas, dan keadilan dalam pelayanan.
Tanpa itu, cita-cita “kesehatan untuk semua” hanya akan menjadi slogan, bukan kenyataan.
Janji pemerataan layanan kesehatan dalam momentum Hari Kesehatan Nasional 2025 memang penting sebagai arah kebijakan.
Namun di lapangan, masyarakat di pelosok masih “menunggu” menunggu dokter spesialis, menunggu klinik yang buka malam, menunggu akses jalan dan transportasi.
Untuk menjawab kesenjangan ini, dibutuhkan komitmen jangka panjang, bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga perbaikan sistem.***
Karena bagi mereka yang tinggal jauh dari kota besar, kata “layanan merata” masih terasa jauh dari jangkauan.
