POJOKSATU.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, melakukan langkah strategis untuk membenahi penyaluran bantuan sosial di Indonesia.

Dalam sebuah pertemuan besar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Sabtu sore, 28 Februari 2026, ia mengumpulkan ratusan elemen penting mulai dari operator data desa, pilar sosial, hingga perangkat desa.

Fokus utamanya adalah memperkuat kolaborasi demi mewujudkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang jauh lebih akurat.

Baca Juga: Kisah Arianur Menaklukkan Panggung Nasional Melalui Al-Qur’an Braille

Acara tersebut berlangsung meriah dengan sambutan penampilan dari siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang yang menunjukkan bakat pidato multibahasa serta paduan suara yang diikuti dengan penuh keceriaan oleh seluruh peserta.

Namun, di balik kemeriahan tersebut, terdapat misi serius mengenai transparansi data negara.

Basis Data Tunggal sebagai Rujukan Nasional

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN kini diposisikan sebagai satu-satunya rujukan utama bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyalurkan bantuan sosial.

Mengingat kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis di mana setiap hari terjadi kelahiran dan kematian.

Baca Juga: Kabar Duka untuk Indonesia, Try Sutrisno Meninggal Dunia, Dari Panglima ABRI hingga Wakil Presiden RI

Bahkan hingga perpindahan penduduk pemutakhiran data secara berkala menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi agar bantuan tidak meleset dari target.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul memberikan perhatian khusus kepada para operator data desa yang dianggap sebagai ujung tombak lapangan.

Ia menekankan agar para operator bekerja secara profesional dan memahami tugas mereka dengan mendalam.

Selain itu, muncul dorongan bagi pemerintah daerah, khususnya para kepala daerah, untuk mulai memperhatikan kesejahteraan para petugas penginput data ini karena peran strategis mereka dalam menentukan akurasi informasi dari tingkat terbawah.

Nantinya, seluruh data yang telah diperbarui dari daerah akan dikelola oleh BPS pusat dan disajikan kembali sebagai data hasil pemutakhiran setiap tiga bulan sekali.

Bupati Jombang, Warsubi, beserta jajarannya menyambut positif upaya ini sebagai langkah besar untuk memastikan setiap penduduk terdata sesuai dengan tingkat kesejahteraan atau desil masing-masing.***