POJOKSATU.id, ORGANISASI Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menegaskan tidak akan ikut serta dalam aksi demonstrasi pengemudi online pada 20 Mei 2025.
ORASKI dalam pertanyaan resminya, keputusan tidak ikut demo hari ini sejalan dengan sikap jutaan mitra pengemudi online lainnya yang memilih untuk tetap on-bid demi menghidupi keluarga, daripada mengikuti mobilisasi yang diduga bernuasana politik yang tidak mencerminkan aspirasi asli pengemudi.
Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, menilai bahwa kesejahteraan pengemudi harus diperjuangkan melalui pendekatan yang konstruktif dan rasional, bukan dengan mobilisasi politik atau tekanan jalanan yang bisa mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online yang selama ini sudah terbentuk dan berjalan dengan baik.
Baca Juga: Anggap Ada Misi Politik Terselubung, Koalisi Ojol Nasional Tak Ikut Demo Besok 20 Mei
Fahmi Maharaja, menyampaikan bahwa pada prinsipnya ORASKI mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan driver online, namun tidak menyetujui usulan DPR terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%.
“Usulan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan transportasi online. Ekosistem ini selama ini terbukti mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Jangan sampai niat baik berubah jadi blunder yang membahayakan semuanya,” ujar Fahmi.
Menurut ORASKI urusan potongan aplikasi adalah ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Dan, pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang ini.
Baca Juga: Aksi Besar Besaran Demo Ojol Mulai Padat, Berikut Titik Pergerakan Massa dari Pertama Hingga Akhir
“Kalau mau meningkatkan kesejahteraan driver, solusinya bukan dengan membatasi potongan aplikasi, tapi lewat insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan. Itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh driver,” sebutnya.
ORASKI mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online, alih-alih mengatur soal potongan aplikasi.
ORASKI memberikan solusi terkait masalah ini, berupa;
-Penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional;
-Potongan pajak untuk pembelian suku cadang;
-Subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver;
-Pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional.
ORASKI juga menekankan bahwa jika pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, maka risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar.
Baca Juga: Kebijakan Aplikator Rugikan Pengemudi, Ratusan Ojol Protes Depan Kantor Gubernur Sumut
“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa
kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai
terjadi,” tegas Fahmi.
Dia menekankan bahwa ORASKI telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung kepada aplikator, mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan driver—baik anggota ORASKI maupun mitra individu lainnya.
ORASKI menilai bahwa revisi Undang-Undang Lalu Lintas sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing.
“Kami ingin keberlangsungan ekosistem transportasi online tetap terjaga. Jangan rusak dengan
regulasi yang keliru arah. Kami ingin solusi jangka panjang, bukan sensasi jangka pendek,”
tukasnya.
Fahmi memastikan ORASKI percaya bahwa keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi yang proporsional, serta keterlibatan nyata dari para pelaku utamanya—yakni mitra pengemudi sendiri.
"Kami akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kita bangun bersama," pungkasnya. ***
