POJOKSATU.id , Kota Bandung - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa visi Jabar Istimewa 2025-2029 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, yang juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Menurut Herman, Jabar Istimewa berarti menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terunggul, termaju, dan paling siap menghadapi masa depan.

Pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, hingga pelayanan publik harus berada dalam kondisi terbaik.

"Waktu kita tidak banyak. Jawa Barat harus segera bergerak dan menjadi entry point bagi Indonesia Emas 2045," ujar Herman dalam pertemuan di Jabar Command Center, Gedung Sate, Bandung, Selasa (25/2/2025).

Ia menegaskan bahwa pada tahun 2045, Indonesia harus menjadi negara maju, dan di dalamnya terdapat provinsi yang juga maju dan unggul yaitu Jawa Barat.

Langkah Strategis Menuju Jabar Istimewa

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah memasuki tahun pertama pelaksanaan RPJPD 2025-2045 di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.

"Tahun ini adalah langkah awal. Kami berkumpul untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, sekaligus menyelaraskan program 2025 yang sebentar lagi akan memasuki tahap pembahasan APBD Perubahan," jelas Herman.

RKPD 2026 akan dirancang agar sesuai dengan visi dan misi kepala daerah serta selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Jabar Istimewa bukan sekadar slogan. Ini adalah komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan optimal," tegasnya.

Tiga Kunci Sukses: Kepemimpinan, Sistem, dan Nilai

Herman mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan visi ini, ada tiga faktor utama yang harus diperkuat:

1. Kepemimpinan yang Kuat (Strong Leadership) – 40%

- Kepemimpinan yang solid diperlukan untuk menggerakkan tata kelola pemerintahan yang berbasis grand design pembangunan.

- Gubernur Dedi Mulyadi disebut telah menunjukkan strong leadership, yang harus diikuti oleh seluruh perangkat daerah hingga level kabupaten/kota.

- Keputusan harus diambil cepat, berbasis data, sesuai prinsip "Good data, good decision, good result."

2. Sistem yang Efektif – 35%

- Sistem pemerintahan dan formulasi kebijakan harus terintegrasi dan selaras dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

- Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah menjadi wadah untuk merancang kebijakan yang dapat diterapkan secara efektif.

3. Nilai dan Budaya Kerja – 25%

- Jawa Barat menjunjung tinggi filosofi "Gemah Ripah Repeh Rapih", yang mencerminkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

- Seluruh perangkat daerah harus berperan sebagai "bintang penuntun" bagi kepala daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Target Ambisius: Nol Kemiskinan Ekstrem & Pertumbuhan Ekonomi 8%

Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih telah menetapkan target ambisius, yaitu kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

"Bagi Jawa Barat, ini mungkin terdengar seperti mission impossible, tetapi saya yakin kita bisa mencapainya. Tidak ada ruang untuk main-main," tegas Herman.

Peningkatan SDM untuk Mendukung Investasi

Untuk mewujudkan target tersebut, Jawa Barat harus memastikan SDM yang kompeten agar dapat bersaing dalam industri global.

Salah satu contohnya adalah investasi besar dari produsen kendaraan listrik BYD, yang tengah membangun pabrik di Subang dan membutuhkan 17.000 tenaga kerja lulusan SMK di bidang electric vehicle.

"Provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri. Peluang ini ada di depan mata, tinggal bagaimana kita serius memanfaatkannya," pungkas Herman.***