POJOKSATU.id, JAKARTA -- Di tengah persoalan yang hangat saat ini di Kemenkeu, muncul isu Sri Mulyani bakal di depak dari kursi Menteri Keuangan dan digantikan Kartika Wiroatmodjo alias Tiko.
Sosok Kartika Wiroatmodjo alias Tiko yang kini menduduki kursi Wakil Menteri BUMN memiliki latar belakang seorang bankir.
Ada dua hal yang disorot masyarakat soal isu Menkeu Sri Mulyani layak mundur dari kabinet.
Pertama, kebijakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dianggap merugikan rakyat kecil lantaran gemar menarik pajak dan memotong subsidi.
Kedua, terbongkarnya skandal pegawai Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang memiliki harta kekayaan tak wajar semakin membuat masyarakat cemburu.
Di tengah persoalan itu, muncul isu Sri Mulyani bakal di depak dari kursi Menteri Keuangan dan digantikan Kartika Wiroatmodjo alias Tiko yang kini menduduki kursi Wakil Menteri BUMN, memiliki latar belakang seorang bankir.
Menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, siapapun pengganti Sri Mulyani haruslah orang yang bersih dan bukan bagian dari persoalan masa lalu.
“Pengganti Sri mulyani harus memiliki rekam jejak yang dan kredible menjalankan prinsip good goverment and clean goverment,” kata Satyo, Sabtu (18/3).
Tidak hanya itu, sosok yang diharapkan untuk menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani juga harus sanggup untuk menerapkan good corporate governance dengan baik.
“Sebab sektor keuangan pemerintah butuh orang yang memiliki kompetensi yang mumpuni, dan punya keberanian serta integritas,” kata Satyo Purwanto dilansir RMOL.
Isu Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal diganti oleh Wamen BUMN Kartika Wiroatmojo alias Tiko semakin santer diperbincangkan publik.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom sekaligus Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai banyaknya kasus di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengharuskan adanya pembersihan, termasuk hingga pucuk pimpinan Kemenkeu.
Pasalnya, telah ditemukan adanya transaksi gelap Rp 300 triliun di Kemenkeu hingga puluhan pejabatnya memiliki harta tak wajar.
“Fokusnya itu pada pembersihan dulu kasus-kasus yang ada di situ, mungkin pemerintah berpikir segera harus diganti sehingga memudahkan prosesnya,” kata Salamudin Daeng kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3).
Salamudin mengatakan pihaknya tidak mengetahui latar belakang Wamen BUMN yang disebut-sebut bakal menggantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu tersebut.
Hanya saja, ia menilai perlu adanya pergantian pucuk pimpinan Kemenkeu. (ikror/pojoksatu)
