POJOKSATU.ID - Di tengah krisis bencana banjir dan longsor yang meluluhlantakkan Sumatera, elit elit politik justru kembali mempertontonkan drama baru.
Kali ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi sindiran Menko Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Yang sebelumnya meminta para menteri melakukan tobat nasuha atas rusaknya lingkungan.
Alih-alih meredam suasana, pernyataan Bahlil justru menyalakan api konflik.
Dengan nada sinis, Bahlil balik menyenggol Cak Imin agar ikut bertaubat.
“Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah,” kata Bahlil, dikutip dari Detik, Kamis 4 Desemner 2025.
Pernyataan itu langsung menjadi sorotan pasalnya, ribuan warga Sumatera masih terjebak pengungsian sementara para pejabat sibuk saling menyindir.
Bahlil kemudian menegaskan bahwa ia hanya tunduk pada satu sosok Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Seba Negeri Kota Serang 2025 Meriah! Wali Kota Pastikan Gelaran Tetap Jalan Tanpa Sentuh APBD
“Yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Pernyataan itu semakin mempertegas keretakan komunikasi antar menteri yang seharusnya bersatu dalam penanganan bencana.
Alih-alih fokus pada mitigasi krisis, polemik justru berputar soal ego politik.
Bencana banjir dan longsor yang dipicu siklon tropis Senyar telah menewaskan ratusan orang.
Kondisi di lapangan memprihatinkan, ribuan rumah hancur, jalan terputus.
Dan korban selamat masih kesulitan mendapatkan akses makanan, obat-obatan, dan air bersih.
Namun, alih-alih membicarakan langkah penyelamatan, para pejabat justru larut dalam drama “tobat” versi masing-masing.
Padahal, sindiran Cak Imin sebelumnya jelas mengarah pada dugaan salah kelola izin kehutanan, tambang, dan tata ruang yang makin memperparah bencana.
Baca Juga: Viral! Surat Ketidaksanggupan Ditandatangani, Bupati Aceh Selatan Justru Umroh di Hari Krusial
“Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” kata Cak Imin pada 1 Desember.
Pernyataan itu, bukannya memicu evaluasi serius, malah berbuntut pada adu komentar penuh ketegangan.
Publik pun semakin geram karena yang mereka lihat bukan kerja cepat, melainkan saling tuding.
Sementara itu, di lokasi bencana, relawan dan warga terus berjibaku tanpa kepastian kapan bantuan terkoordinasi akan datang.
Banyak yang mempertanyakan mengapa isu “tobat nasuha” justru berubah menjadi ajang sindir-menyindir, bukan pemicu reformasi kebijakan.
Pengamat kebijakan publik menilai pernyataan Bahlil berpotensi memperburuk koordinasi lintas kementerian.
“Kalau menteri saja saling serang, bagaimana mau cepat tangani bencana sebesar ini?” kritik salah satu analis.
Di tengah ribuan warga yang masih mengungsi, makanan yang tak memadai, dan jenazah yang belum ditemukan, drama politik ini justru menambah luka.
Publik semakin muak melihat para pejabat berlomba menunjukkan siapa paling suci, bukan siapa yang paling bekerja.
Kegaduhan ini hanya menguatkan satu hal: pemerintah terlihat tidak satu suara, tidak satu langkah.
Dan tidak satu tujuan dalam menghadapi bencana nasional terbesar tahun ini.
Yang tersisa hanyalah pertanyaan: kapan pejabat berhenti berdebat dan mulai bekerja?***
