POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto melontarkan instruksi besar kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Untuk membangun 66 rumah sakit baru dan memastikan setiap kabupaten/kota memiliki rumah sakit modern dalam empat tahun ke depan.
Target ini disampaikan Prabowo saat meresmikan RS Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Rabu 19 November 2025.
Ambisi tersebut langsung menjadi sorotan publik. Di satu sisi, ini dianggap sebagai langkah revolusioner untuk memperbaiki layanan kesehatan nasional.
Baca Juga: PPPK Tak Bisa Langsung Jadi PNS, Ini Aturan Resmi dan Fakta di Lapangan yang Harus Diketahui!
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar soal realistis tidaknya target raksasa itu.
Mulai dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, hingga kesiapan daerah.
Instruksi ini menjadi salah satu kebijakan paling berani yang diumumkan di awal masa pemerintahannya.
Prabowo menegaskan bahwa negara baru layak disebut berhasil apabila mampu memberikan layanan kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia.
Ia menekankan bahwa fasilitas RS masa depan harus mengikuti standar RS Kardiologi Emirates Indonesia yang baru diresmikan.
RS yang dikenal memiliki peralatan canggih dan kualitas layanan premium.
“Saya sudah instruksikan Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru," ujar Prabowo.
“Dalam empat tahun yang akan datang, kita akan berusaha mencapai itu.”
Dengan 514 kabupaten/kota di Indonesia, target ini merupakan upaya monumental untuk pemerataan kesehatan.
Jika terlaksana, maka akses terhadap layanan gawat darurat, bedah jantung, diagnostik canggih, hingga perawatan intensif tidak lagi terpusat di kota besar.
Meski pembangunan fisik bisa dikejar, tantangan terbesar justru terletak pada ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis.
Indonesia saat ini mengalami ketimpangan distribusi dokter yang tajam.
Baca Juga: KDM: Produktivitas ASN Ditentukan Perencanaan, Bukan Kehadiran Fisik
Kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya memiliki rasio dokter jauh di atas standar.
Sementara daerah terpencil kekurangan dokter umum, apalagi spesialis berperalatan tinggi seperti kardiologi, bedah saraf, atau radiologi.
Pembangunan RS tanpa SDM memadai berisiko menjadi gedung megah tanpa pelayanan optimal.
Tantangan distribusi SDM ini sudah berlangsung lama dan belum sepenuhnya terpecahkan.
Baca Juga: Pemkab Sukabumi Kebut Pembangunan 2025 Lewat Sinergitas Wilayah I di Palabuhanratu
Prabowo meminta agar seluruh RS baru memiliki fasilitas yang tidak kalah dengan RS Emirates Indonesia.
Permintaan ini ambisius sekaligus wajar, mengingat standar pelayanan kesehatan dunia terus berkembang.
Tetapi ada pertanyaan teknis yang muncul, siapa yang akan merawat peralatan canggih di daerah?
CT-Scan 256 slice, mesin cath lab, MRI 3 Tesla, dan alat diagnostik lainnya bukan hanya mahal, tetapi juga membutuhkan teknisi bersertifikat yang jumlahnya sangat terbatas.
Banyak RS daerah mengalami downtime karena alat rusak tanpa teknisi.
Jika RS kabupaten/kota dilengkapi peralatan kelas dunia, maka ekosistem teknisi dan operator juga harus dibangun bersama.
Meski penuh tantangan, tidak dapat dipungkiri bahwa instruksi Prabowo membuka peluang transformasi.
Pasien tidak perlu lagi dibawa berjam-jam ke kota besar untuk kasus gawat darurat.
Pemerataan fasilitas diagnostik, daerah terpencil bisa memiliki CT-Scan atau fasilitas tindakan jantung.
Baca Juga: RDP Memanas: DPR Pertanyakan Alasan Gakkum Membuka Segel Perusahaan Limbah di Bekasi
Mengurangi urbanisasi medis, warga daerah tidak perlu “berobat ke kota” hanya karena fasilitas lokal minim.
Sinyal keseriusan pemerintah pusat, kesehatan resmi menjadi prioritas pembangunan era Prabowo.
Instruksi ini juga dapat melahirkan efek domino yaitu peningkatan kualitas pendidikan kedokteran, perluasan program spesialis.
Hingga munculnya ekosistem teknisi medis yang lebih kuat.
Baca Juga: Jembatan Gantung Babakan Losari Ambrol, Obor Cirtim Desak KPK Turun Tangan
Target 4 tahun dan pembangunan 66 RS menjadi headline menarik. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada
Rencana pembiayaan yang transparan, distribusi SDM yang realistis, pemetaaan kebutuhan daerah, pencegahan proyek mangkrak.
Standar operasional nasional yang ketat, sinergi pusat daerah. Ambisi besar harus dibarengi tata kelola yang disiplin.
Jika tidak, proyek raksasa ini berisiko menampilkan RS megah tanpa pelayanan memadai atau lebih buruk, menjadi monumen mangkrak.
Di sinilah peran Kementerian Kesehatan akan sangat krusial.
Instruksi Presiden Prabowo membangun RS modern di seluruh kabupaten/kota adalah langkah historis dalam pembangunan kesehatan nasional.
Namun seperti setiap agenda besar, ia memiliki dua wajah.
meningkatkan layanan kesehatan, memeratakan akses, dan membangun masa depan kesehatan yang lebih baik.
SDM terbatas, kesiapan infrastruktur, beban anggaran, hingga risiko pembangunan terburu-buru.
Baca Juga: Deretan 10 Instansi Favorit CPNS 2026, Pelamar Wajib Siap Perrsaingan Cukup Ketat
Jika pemerintah mampu merancang strategi nasional yang terukur, memprioritaskan kualitas layanan, serta memastikan distribusi tenaga medis.
Maka ambisi besar Prabowo dapat menjadi warisan kesehatan terbesar bagi Indonesia modern.
Namun jika tidak, proyek raksasa ini bisa menjadi pekerjaan berat yang meninggalkan lebih banyak tanya daripada jawab.***
