POJOKSATU.ID- Pemerintah terus melakukan pemantauan guna menangani arus balik Lebaran 2024 dari pulau Sumatera ke Jawa, terus dipersiapkan.
Berbagai langkah telah diambil, termasuk menyiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi dan mengurai kepadatan di pelabuhan tersebut pada puncak arus balik lebaran 2024.
Hal ini dirumuskan pada Rapat Koordinasi Penanganan Arus Balik Lebaran 2024 di Mapolda Lampung pada Jumat, 12 April 2024.
Dalam kegiatan ini dihadiri pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Budi Karya Sumadi telah menugaskan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) agar membuat rencana cadangan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi, sehingga pergerakan menjadi mulus dan tidak terjadi antrean.
Baca Juga: Lowongan CPNS 2024 Dibuka Akhir Mei, Dokumen-dokumen Ini Perlu Disiapkan Pelamar
Ia juga telah menginstruksikan agar Surat Perintah Berlayar (SPB) kapal dapat dipercepat untuk dikeluarkan saat dibutuhkan demi kelancaran arus balik.
"Intinya, keterpaduan dari regulator, operator dan aparat. Saya pikir komandonya di tangan Kapolda dan Gubernur Lampung, jika ada operator dan regulator yang tidak cekatan bisa ditegur agar pola operasinya lebih baik. Kita berharap mudik ceria, aman dan selamat ini bisa terwujud," kata Budi Karya seperti dikutip.
Ia juga menjelaskan bahwa akan memaksimalkan Pelabuhan Panjang yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan.
Terdapat tiga kapal yang dioperasikan dari pelabuhan tersebut dengan keberangkatan pukul 12.00, 14.00 dan 16.00 WIB.
"Bagi masyarakat yang tinggal di Bandar Lampung, tentunya lebih efisien dari pelabuhan ini sehingga tidak perlu ke Bakauheni," jelas Menhub.
Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan rapat ini dikhususkan untuk membahas penanganan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni dan Panjang menuju Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ.
"Ada beberapa hal yang sudah kita sepakati, tinggal bagaimana nanti kita harus bisa menegakkan dan mengawal implementasinya di lapangan," ujar Menko Muhadjir.
Sejumlah penanganan yang telah disepakati, akan ada penetapan tiga kategori delaying system, yakni kategori hijau, kuning, dan merah.
Kategori hijau artinya antrean masuk dalam keadaan normal, maka kebijakan berjalan seperti biasa.
Sementara, untuk kategori kuning artinya apabila terlihat sudah ada antrean sepanjag 1 km dari pintu gerbang pelabuhan, maka delay system akan diaktifkan, yakni dengan mengaktifkan 5 rest area dan 4 buffer zone yang ada di lintas tengah maupun lintas timur.
"Namun jika antrean kendaraan sudah mencapai 4 km menjelang pintu gerbang, maka sudah masuk kategori merah. Penanganan yang akan dilakukan adalah seluruh rest area dan tol khusus akan diaktifkan," ucap Menko Muhadjir. ***
