POJOKSATU.id, JAKARTA—Serupa dengan pendahulunya Anies Baswedan, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang yang tiba di Jakarta usai Lebaran 2025 ini.
Pramono mempersilahkan warga luar datang ke Jakarta dengan syarat memiliki kartu identitas yang jelas atau KTP yang jelas.
Pramono bersama wakilnya Rano Karno tidak akan melakukan operasi yustisia yang merazia identitas kependudukan para pendatang.
Dengan identitas yang jelas, Pramono memastikan mereka bisa mencari pekerjaan di Jakarta. Selain itu mereka juga bisa mengasah skill dengan pelatihan jika memiliki identitas.
"Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta monggo, silakan. Asal dia mau ada pelatihan dan asal juga yang paling penting dia punya identitas. Kalau enggak punya identitas, enggak," tegas Pramono Anung, Kamis (27/3) di Kompleks Monas Jakarta usai melepas ribuan pemudik dalam rangka mudik gratis Pemrpov Jakarta 2025.
Baca Juga: Anak Ikut Tenggelam Berusaha Tolong Ibu yang Terpeleset di Curug Cay, Kedalaman Capai 5 Meter
Menurut Pramono Anung, Jakarta terbuka bagi siapapun. Pramono akan membuka pintu kepada para perantau yang memandang Jakarta sebagai sebuah cara memperbaiki nasib.
Meski tidak melarang siapapun datang ke Jakarta, namun Pramono tetap akan memeriksa identitas mereka yang datang sebagai syarat.
"Kami meminta dan memohon dengan hormat, dengan sangat siapapun yang akan ikut kembali mudik ke Jakarta, pendatang terutama, maka kami akan melakukan pengecekan hal yang berkaitan dengan kependudukan," jelas Pramono.
Senada Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mempersilakan masyarakat yang akan datang ke Jakarta pasca-Lebaran 2025.
Baca Juga: Guru Tunggal di Sekolah Tapi Masuk Kategori A4, Apa Penyebabnya dan Bagaimana Solusinya?
Dia mengaku, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak memberikan larangan.
"Silakan saja datang ke Jakarta. Tapi memang kalau ingin mengadu nasib di sini, minimal harus punya keterampilan, punya skill," kata Rano Karno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025).
"Kalau enggak punya keterampilan akan bersaing dengan masyarakat yang ada di Jakarta," jelasnya lagi.
Kebijakan Anies Baswedan
Diketahui, selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Anies tidak pernah satu kalipun melakukan operasi yustisia bagi pendatang usai Lebaran.
Baca Juga: Usai Terima THR, PNS dan Pensiunan Bakal Terima Gaji ke-13, Simak Jadwalnya Sesuai Perintah Prabowo
Saat itu Anies mengatakan, dengan bergeraknya masyarakat Jakarta ke berbagai wilayah khususnya Pulau Jawa saat musim lebaran menandakan mayoritas warga Ibu Kota adalah pendatang.
Kemungkinan besar, mereka akan kembali ke Jakarta membawa sanak saudara, kerabat atau teman.
Sejak tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan Operasi Justitia kepada pendatang baru.
Hal itu disampaikan Anies ketika melepas ribuan pemudik gratis Pemprov DKI di Monas, Kamis (30/5/2019).
“Sejak tahun lalu kita tidak lagi menyelenggarakan operasi-operasi pemeriksaan, atau biasa disebut operasi justitia untuk memeriksa yang dari Kampung datang ke Jakarta," kata Anies.
Menurut Anies, Jakarta adalah milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada alasan pemerintah melarang warga Indonesia manapun datang ke Jakarta untuk mengadu nasib.***
