POJOKSATU.ID - Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, angkat bicara terkait video viral yang memperlihatkan dugaan intimidasi terhadap seorang warga di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu.

Peristiwa tersebut diduga melibatkan keluarga Kepala Desa Panggalih dan memicu perhatian publik setelah menyebar luas di media sosial.

Dalam video yang beredar, warga tersebut disebut-sebut kerap menyampaikan kritik terhadap pembangunan desa.

Baca Juga: Kapan Gaji Ke-13 ASN Cair 2026? Ini Prediksi Jadwal dan Dasar Aturannya

Dugaan intimidasi itu menuai kecaman karena dinilai mencederai kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat serta kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menyikapi viralnya video tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut langsung mengambil langkah tegas.

Wakil Bupati Garut Putri Karlina menyatakan telah memerintahkan dilakukannya audit Dana Desa di Desa Panggalih sebagai bentuk respons atas keresahan masyarakat.

Baca Juga: Di Tengah Serangan AS ke Caracas, Terungkap Soal Aset Lapangan Minyak Pertamina di Venezuela

Melalui akun media sosial resminya, @putri.karlina14, Putri Karlina mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Garut.

Ia meminta agar inspektur turun langsung ke lapangan guna melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah tersebut.

Menurut Putri Karlina, audit tersebut penting dilakukan untuk memastikan transparansi serta memberikan informasi yang berimbang kepada publik.

Baca Juga: Tersangka Korupsi Haji Tak Kunjung Muncul! Sudah Berbulan-Bulan KPK Masih Saja Hitung Kerugian

Langkah ini juga diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait pembangunan desa yang selama ini menjadi sorotan.

“Pemeriksaan ini dilakukan agar publik mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif terkait pengelolaan Dana Desa di Panggalih,” ujar Putri Karlina, dikutip pojoksatu.id dari instagram @jabodetabek24info.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi terhadap warga, terlebih kepada mereka yang menyampaikan kritik, tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga: Mengembalikan DNA Penguasa Maritim Dunia

Kritik, menurutnya, merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan pembangunan, termasuk di tingkat desa.

Putri Karlina menekankan bahwa seorang pemimpin, baik di level desa maupun daerah, harus siap menerima kritik dan masukan dari masyarakat.

Kritik justru seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga: Viral Bentrok Kejar-kejaran TNI–Polri Pecah Usai Laga Sepak Bola di Lapangan Lakarada Buton Selatan

“Menjadi pemimpin itu harus siap dikritik. Tidak boleh ada tindakan intimidatif kepada warga yang menyampaikan pendapatnya,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Garut, lanjut Putri Karlina, berkomitmen menjaga iklim demokrasi yang sehat serta memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan di tingkat pemerintahan desa.

Ia juga meminta seluruh aparat desa untuk menjalankan tugas secara profesional dan transparan.

Baca Juga: Gaji PPPK Januari 2026 Tak Masuk Rekening? Cek Status SK Anda

Kasus dugaan intimidasi ini menjadi perhatian serius Pemkab Garut, mengingat Dana Desa merupakan anggaran negara yang harus dikelola secara akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hingga saat ini, Inspektorat Kabupaten Garut masih mempersiapkan langkah-langkah teknis audit.

Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada mekanisme yang berlaku.***