POJOKSATU.id - Viral pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam rapat dengan Komisi IX DPR pada 9 Februari 2026 Soal BPJS.
Di tengah masalah yang sangat heboh di Indonesia mengenai penonaktifan lebih dari 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ghufron justru menegaskan bahwa selama ini masyarakat masih salah memahami bagaimana sistem jaminan kesehatan bekerja.
Baca Juga: Ledakan Dahsyat Kereta Tangki di Rusia, Lima Gerbong Terbakar dan Masinis Luka Parah
Dalam penjelasannya Ghufron menyebut BPJS Kesehatan memiliki posisi strategis dalam pemerintahan.
"Kedudukannya ini langsung di bawah Presiden, jadi bukan di bawah sebuah kementerian atau lembaga," kata Ali, dikutip Pojoksatu.id dari detiknews 9/2/2025.
Penegasan itu disampaikan untuk menjelaskan bahwa BPJS bukan sekadar lembaga teknis, melainkan institusi kunci dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: 10 Model Baju Hanbok Muslim untuk Lebaran 2026, Perpaduan Korea dan Syar’i yang Elegan
Namun yang paling menyedot perhatian netizen adalah ucapannya soal persepsi publik terhadap biaya layanan kesehatan.
"Yang sering salah persepsi, dikira kesehatan itu murah, gratis. Padahal kesehatan itu mahal. Cuma ada yang bayarin, begitu," Ucapnya
Pernyataan tersebut disampaikan setelah lonjakan aduan dari masyarakat yang mendapati status kepesertaan PBI mereka tiba-tiba nonaktif.
Baca Juga: Ledakan Dahsyat Kereta Tangki di Rusia, Lima Gerbong Terbakar dan Masinis Luka Parah
Banyak warga baru mengetahui perubahan status saat hendak berobat.
Termasuk pasien penyakit katastropik seperti gagal ginjal yang bergantung pada layanan cuci darah rutin setiap minggunya.
Berdasarkan data resmi penonaktifan massal itu berasal dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui SK Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.
Total 11,08 juta peserta terdampak, sementara lebih dari 120 ribu pasien katastropik masuk kategori prioritas untuk proses reaktivasi atau pengaktifan kembali.
Ghufron memastikan BPJS siap mengaktifkan kembali peserta yang memenuhi syarat apabila ada keputusan hukum dari pemerintah.
Baca Juga: Ledakan Dahsyat Kereta Tangki di Rusia, Lima Gerbong Terbakar dan Masinis Luka Parah
Situasi ini membuka diskusi besar soal pembiayaan kesehatan nasional yang terus meningkat setiap tahun.***
