POJOKSATU.ID - Sebuah pengakuan mengejutkan mendadak menjadi perbincangan hangat warganet setelah akun Instagram mengunggah video yang berisi keluhan dan kekecewaannya.
Dalam video tersebut, ia mengaku adanya oknum TNI dan oknum DPR yang meminta uang ketika dirinya berusaha mengirim bantuan logistik kepada korban banjir di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Video itu langsung memicu gelombang reaksi dari publik.
Banyak warganet geram karena dugaan pungutan tersebut terjadi justru di tengah kondisi darurat ketika warga sangat membutuhkan pertolongan.
Pengiriman bantuan seharusnya dipermudah, bukan dipersulit atau bahkan menjadi ajang keuntungan pribadi.
Dalam pernyataannya, menceritakan bahwa ia dan tim berniat meminta bantuan Kodim untuk menggunakan mobil kavaleri agar distribusi logistik ke daerah Brandan bisa lebih cepat dan aman.
Namun niat baik tersebut justru berujung pada permintaan uang yang disebut cukup besar.
“Kemarin kami mau antar bantuan ke Brandan. Minta bantuan ke Kodim, mau pinjam mobil kavaleri untuk antar logistik ke sana. Tapi oknum Kodim minta Rp2 juta. Sudah coba negosiasi, tapi tetap tidak bisa,” ucapnya dalam video.dikutip pojoksatu.id dari Instagram @undercover.id
Ia melanjutkan bahwa setelah itu, ia bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai anggota DPR.
Baca Juga: Dian Sastro Main di Laut Bercerita, Nama Ibnu Sutowo Ikut Disorot! Ada Apa?
Alih-alih membantu, oknum tersebut juga disebut meminta sejumlah uang.
“Ketemu oknum DPR, dia juga minta sejuta. Nego lagi bro, tapi tidak dikasih juga. Kata mereka, ‘Cari yang gratis kalau bisa, tidak ada yang gratis di dunia ini’,” tambahnya.
Pengakuan itu sontak memicu kemarahan publik. Banyak yang menilai tindakan tersebut jika benar terjadi sangat tidak pantas dan mencederai nilai kemanusiaan.
Di tengah warga yang sedang berjuang bertahan hidup, masih ada oknum yang diduga memanfaatkan momen bencana untuk meminta bayaran dari pihak yang hendak memberikan bantuan.
Sejumlah komentar di media sosial mempertanyakan integritas oknum yang disebutkan.
Apalagi, institusi TNI dan DPR merupakan dua lembaga yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mendukung penanganan bencana, bukan menghambatnya.
Baca Juga: Update Terbaru Korban Bencana Banjir dan Longsor Hari ke-8, Kota Sibolga 47 Orang Tapteng 86 Jiwa
Hingga artikel ini disusun, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang disebut dalam pengakuan tersebut.
Publik menanti penjelasan agar informasi ini tidak menjadi kabar liar yang menimbulkan kesalahpahaman.
Banyak juga yang berharap pihak berwenang segera menelusuri dugaan tersebut untuk memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan kewenangan di lapangan.
Banjir di Pangkalan Brandan sendiri telah menimbulkan dampak serius.
Ribuan warga terdampak, banyak rumah terendam, dan sejumlah wilayah masih sulit dijangkau.
Bantuan logistik menjadi kebutuhan utama warga, sehingga distribusinya harus berlangsung cepat dan tanpa hambatan.
Pengakuannya kini menjadi sorotan nasional karena menyinggung etika kemanusiaan dalam penanganan bencana.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi, pengawasan, dan integritas para pihak yang terlibat sangat penting agar proses distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.***
